panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Hukum
05 September 2014
Kasus Korupsi Renovasi Kelas

SEMARANG - Sejumlah mantan kepala Sekolah Dasar (SD) mengaku menyetorkan lima persen dari total dana alokasi khusus (DAK) bantuan renovasi SD kepada pihak Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara. Namun, mereka tidak mengetahui peruntukan dari pemotongan dana dari APBN itu. Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi DAK Kementerian Pendidikan pada 2010 dengan terdakwa Sri Harjono, mantan kepala Bidang TK/SD Dindikpora Banjarnegara di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (4/9).

Kepala SD 2 Asinan, Dul Hisom mengungkapkan, sekolahnya menerima DAK untuk renovasiilitasi kelas sekolah sebesar Rp 170 juta. Bantuan dana itu diusulkan Dindikpora karena kerusakan di sekolahnya mencapai 60 persen. ”Saya mendengar dari Pak Rohadi, salah satu kepala SD terkait setoran lima persen ke dinas (Dindikpora Kabupaten Banjarnegara). Dalam hati sebenarnya tidak setuju, tapi kami akhirnya setor Rp 8,9 juta,” kata Dul yang kini menjadi guru SD di Banjarnegara. Dana itu kemudian disetorkan kepada pegawai Dindikpora. Tersangka Lain Terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas ini datang ke sidang menggunakan kruk, alat bantu jalan. Saat kejadian itu, Sri Harjono bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Dalam kasus ini, kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, Muhdi juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng atas kasus dugaan korupsi dana renovasi ruang kelas rusak berat sebanyak 97 SD. Mantan kepala SD Kalibening, Markun juga mengungkapkan hal sama. ”Saya mendapatkan informasi pemotongan dana renovasi kelas sebanyak lima persen dari Pak Dul Hisom. Karena hanya sebagai pelaksana, lalu saya setorkan Rp 8 juta,” tandasnya. Pimpinan sidang, Dwi Prapti menanyakan kepada saksi apakah pemotongan lima persen tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Baik Dul Hisom maupun Markun menjawabnya, tidak ada. Sebagaimana diberitakan, korupsi DAK untuk renovasiilitasi kelas ini merugikan negara Rp 803 juta. Namun, kerugian negara itu telah dikembalikan sebanyak Rp 693 juta. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara Slamet Margono menegaskan, pemotongan lima persen DAK itu menjadikan renovasiilitasi kelas sekolah tidak maksimal. (J17,J14-71)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER