panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
05 September 2014
TAJUK RENCANA
Membongkar "Jeroan" Korupsi

Pil pahit kembali harus ditelan Kabinet Indonesia Bersatu II. Untuk kali ketiga, menteri aktif di kabinet itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jero Wacik, yang masih menjabat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinyatakan sebagai tersangka pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Jero menyusul dua rekannya, Andi Mallarangeng (menteri pemuda dan olahraga) dan Surayadharma Ali (menteri agama). Ketiga menteri aktif itu terseret kasus korupsi dalam pekerjaan yang melibatkan kementerian yang mereka pimpin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja berargumen bahwa era kepemimpinannya adalah era yang paling serius memberantas korupsi.

Terbukti, tidak ada ”halangan” bagi KPK untuk menjerat tersangka korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan meskipun SBY disebut dapat menggunakan kekuasaan untuk melindungi menterinya. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka memberi dua hikmah penting. Pertama, lingkaran dalam kekuasaan tetap merupakan wilayah yang paling rawan untuk diseret atau terseret praktik korupsi. Pemberantasan korupsi yang tuntas harus dimulai dari ”jeroan” korupsi, yakni lingkaran dalam di pusat kekuasaan. Ada pepatah mengatakan, sebaik apapun orang, dapat terpeleset ke dalam jerat korupsi apabila sistem tidak diciptakan sebagai sistem antikorupsi.

Pelajaran kedua adalah, korupsi di sektor minyak dan gas bumi harus semakin terkuak dan terbongkar setelah penetapan Jero Wacik sebagai tersangka. KPK sejak lama mengendus, praktik korupsi terbesar selama ini terjadi di sektor minyak dan gas bumi. Kerugian yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah. Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan, salah satu tindak korupsi yang marak terjadi di sektor migas adalah praktik suap oleh pengusaha pertambangan. Praktik suap itu ditengarai KPK terjadi di setiap lapisan pemerintahan, mulai dari birokrasi pusat, gubernur, bupati, hingga jajaran anggota legislatif tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Dalam satu tahun misalnya, total pendapatan dari sektor pertambangan migas mencapai sekitar Rp 15 triliun, tetapi sekitar 50 persen lebih justru masuk ke kantong-kantong pribadi. Korupsi massif di sektor migas mengakibatkan kutukan sumber daya.

Predikat kutukan itu hanya ingin menandaskan kontradiksi yang terjadi di negara dengan pendapatan yang ditunjang dari hasil sumber daya alam (migas dan pertambangan umum), namun ironisnya angka kemiskinan setiap tahun selalu naik. Perkembangan dari KPK dengan penetapan Menteri ESDM sebagai tersangka, diharapkan semakin membuka jalan untuk membongkar tuntas mafia migas serta praktik korupsi yang seolah-olah kebal hukum selama ini.


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER