panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Pendidikan
05 September 2014
AKBP Dwi Wahyono Raih Doktor

SEMARANG - Kepala Sub- Bidang Bantuan Hukum (Kasubidbankum) Polda Jateng AKBP Dwi Wahyono SH CN, meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude dengan IPK 3.80 dari Unissula, Kamis (4/9). ''Saudara AKBP Dwi Wahyono menjadi lulusan keempat Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula. Keberhasilannya menggenggam gelar doktor bukan perkara gampang. Harapannya, ilmu yang dimiliki bermanfaat besar untuk negara, agama, pengetahuan, dan lingkungan dia mengabdi,'' tutur Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr Jawade Hafidz SH MHum usai penyerahan ijazah doktor. Disertasi Dwi kemarin dikupas pakar dan penguji yang terdiri atas Prof Dr Gunarto SH MH, Dr Sri Endah Wahyuningsih SH MHum, Dr Djauhari, Dr Akhmad Khisni, dan Dr Edi Lisdiyono (penguji eksternal-Untag Semarang). Ujian promosi terbuka pria yang pernah menjabat sebagai Wakapolres dan Kasat Serse di beberapa Polres di Polda Jateng itu, berlangsung pukul 10.00- 12.30. Suami dari PNS Pemkab Demak, Sri Wana ini, menyusun disertasi berjudul ''Rekonstruksi Perdamaian sebagai Payung Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif''. Studi kasus untuk riset didapatkan dengan menggali informasi atas penyelesaian kasus kecelakaan di berbagai Polres utama.

Polres itu mencakup Banyumas, Kendal, Demak, dan Semarang. Disebut utama, karena jajaran kepolisian di bawah Polda Jateng itu menjadi perlintasan lalu lintas yang sangat sibuk. Dwi menyodorkan konsep kebaharuan, yakni bagaimana apabila penyelesaian kasus-kasus kecelakaan dapat ditempuh menggunakan langkah damai. Artinya, bila dalam kasus itu korban dan pelaku bisa saling memaafkan, menerima satu sama lain dengan berbagai pertimbangan dan alasan, bisa jadi tak perlu diteruskan ke penyidikan. Selain alasan kemanusiaan, upaya ini merupakan bagian dari mencari keadilan hakiki. Mantan Wakapolres Purworejo itu tak hanya menggali data-data akurat penyelesaian kasus kecelakaan. Dia juga menggali beberapa pendapat dari pemuka agama, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum sebagai bahan untuk memperkuat konsep yang disodorkan. Saling Terima Walhasil, rata-rata mereka setuju jika sudah dicapai keadilan, dalam arti korban dan pelaku bisa saling menerima, sebaiknya tak usah diteruskan ke penyidikan, penuntutan, dan vonis pengadilan.

Pada prinsipnya, kasus-kasus kecelakaan bukan dilatarbelakangi keinginan untuk saling mencelakakan. Kasus bisa jadi muncul akibat kelalaian, kurang waspada, atau melanggar rambu-rambu. ''Ini juga yang mendasari keinginan bagaimana muncul upaya perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi restorative justice di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas berdasarkan hukum progresif,'' imbuh Dwi. Dia menyarankan, supaya hal itu bisa tercapai penuh perlu payung hukum untuk penegak hukum yang menangani kasuskasus semacam ini. Saran juga mencakup rekontruksi Pasal 109 UU 8/1981 tentang KUHAP dan Pasal 260 ayat 1 Huruf g UU 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, juga perlu revisi Peraturan Kapolri 15/ 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. (H41-37)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER