panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
05 September 2014
Tak Ada UMK di Bawah Rp 1 Juta
image

SEMARANG - Upah minimum 2015 di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah kemungkinan besar tak ada lagi yang di bawah Rp 1 juta. Hal itu didasarkan pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) menggunakan rancangan peraturan gubernur (pergub) baru.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, pergub tersebut telah disepakati perwakilan pengusaha dan pekerja yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi. Pergub telah disosialisasikan kepada dewan pengupahan di 35 kabupaten/ kota.

”Hasil survei KHL bagus, tahun depan tidak ada UMK di bawah Rp 1 juta, di atasnya semua,” kata Ganjar, Kamis (4/9). Ia berharap, Pergub KHLtersebut dapat menjadi pedoman dalam penyusunan UMK 2015 yang akan ditetapkan pada 20 November 2014. ”Selama ini selalu ada unjuk rasa setelah penetapan UMK. Pedoman KHL ini dibuat untuk acuan ukuran item yang disurvei agar nggak ribut,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah Wika Bintang mengatakan, pihaknya akan membawa rumusan pedoman KHL ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Biro Hukum dan Dirjen Hubungan Industrial Kemenakertrans di Jakarta, Senin (8/9). Setelah disetujui, pergub baru bisa ditetapkan. Dia menjelaskan, pergub itu berisi 8 bab, 36 halaman, dan tiga lampiran.

Isinya antara lain aturan tentang waktu survei, berapa pasar yang disurvei, dan bagaimana pengawasannya. Jumlah yang disurvei 60 item yang terdiri atas makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, listrik, hiburan, dan kamar kontrakan. Pedoman KHL ini dibuat hanya untuk pegawai yang bekerja di bawah satu tahun dan masih lajang. Adapun upah untuk pegawai dengan masa kerja di atas satu tahun diputuskan melalui kesepakatan serikat pekerja dan perusahaan masing-masing.

Proburuh Penyusunan pergub yang memakan waktu 10 bulan tersebut melibatkan perwakilan serikat pekerja, di antaranya Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng dan Serikat Pekerja Nasional (SPN). Setelah tersusun draf final, pergub didiskusikan oleh pakar dari perguruan tinggi. Pergub tersebut telah diuji coba dengan melaksanakan survei KHL selama Januari-September 2014. Uji coba dilaksanakan 80 persen dari 35 dewan pengupahan se-Jateng.

”Pergub pedoman KHL ini merupakan upaya Pemprov Jateng yang proburuh,” kata Wika. Sebelum ada pergub, survei KHLmenggunakan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Hal itu menyebabkan kesenjangan antardaerah terlalu jauh. Misalnya, UMK Kota Semarang 2014 Rp 1.423.500. Tapi ada 10 daerah dengan UMK di bawah Rp 1 juta, yakni Rembang (Rp 985.000), Grobogan (Rp 935.000), Cilacap barat (Rp 950.000), Cilacap timur (Rp 975.000), Kebumen (Rp 975.000), Banjarnegara (Rp 920.000), Wonosobo (Rp 990.000), Purworejo (Rp 910.000), Wonogiri (Rp 954.000), dan Sragen (Rp 960.000). (H68,J8-59)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER