panel header


KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK
Banyak Pengeluaran, Kurang Penghasilan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
05 September 2014
Anggota KPU Dinilai Langgar Kepatutan

SEMARANG - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Divisi Sosialisasi, Hubungan Antarlembaga dan Pemantauan, Wahyu Setiawan dinilai melanggar kepatutan.

Sebagai anggota KPU, tidak sepatutnya dia mengomentari perseteruan antara Gubernur Ganjar Pranowo dengan anggota DPRD Jateng. ”Ini melanggar kepatutan. Selama menjadi anggota KPU untuk lima tahun, ya harus berperan sebagai anggota KPU. Sebaiknya muncul dengan hal-hal yang terkait KPU,” kata pengamat politik dari Undip, Fitriyah, kemarin.

Saat memberikan komentar, Wahyu mengatasnamakan Direktur Eksekutif Laksita. Menurut mantan ketua KPU Jateng itu, hal tersebut memang tidak sampai melanggar kode etik. Karena jika sudah melanggar kode etik, akan menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dijelaskan, syarat untuk menjadi anggota KPU yang jelas tidak boleh berasal dari anggota partai, pegawai negeri sipil (PNS) harus cuti dari jabatan, dan punya kewajiban sepenuh waktu. Syarat yang terakhir, banyak diterjemahkan dengan tidak boleh merangkap pekerjaan lain.

“Kalaupun punya pekerjaan lain, jabatan sebagai anggota KPU akan lebih melekat pada diri anggota. Masyarakat berharap anggota KPU muncul untuk masalah-masalah yang terkait Pemilu, Pilkada, atau partisipasi pemilih,” ujarnya. Jika ingin mengomentari masalah di luar KPU, lanjutnya, sebaiknya menahan diri. Sebab ekspektasi publik akan berbeda. “Agar hal ini tidak terulang lagi, internal KPU baik ketua maupun sesama anggota bisa saling mengingatkan,” paparnya.

Laporkan KPU Pusat

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menyatakan, pernyataan Wahyu kurang pas apabila melihat konteksnya yang mengomentari perseteruan antara anggota dewan dengan gubernur.

Namun dia mengaku belum bertemu Wahyu. ”Dia akan saya ajak diskusi,” katanya. Ditegaskan, sebagai anggota KPU memang tidak bisa mendua. Meski memiliki pekerjaan lain, namun harus dapat melihat konteks saat berbicara di depan umum. ”Saya juga pernah diundang berdiskusi soal pramuka. Saya kira masyarakat tidak akan bingung jika kita berbicara di luar urusan KPU, asal tergantung konteksnya saja,” terangnya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, komisioner penyelenggara pemilu tidak bisa bekerja maksimal jika harus berbagi di lembaga lain. Apalagi jika lembaga itu potensi menimbulkan conflict of interest , harus dihindari. “Namun siapa pun yang merasa terganggu kepentingannya atau menganggap yang bersangkutan melanggar etika, dapat mengadukan kepada KPU pusat sebagai atasan atau langsung ke DKPP agar dilakukan pemeriksaan etika,” paparnya.(J8,H68-90)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER