panel header


NABOK NYILIH TANGAN
Memanfaatkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
05 September 2014
Jokowi-JK Siap Bentuk Tim Siluman
  • Cegah Mafia di Pemerintahan

JAKARTA- Tim Transisi Jokowi-JK mewacanakan pembentukan satuan khusus untuk mencegah dan menindak mafia di pemerintahan. Jika perlu akan dibentuk ”tim siluman”. Selain itu, juga bekerja sama erat dengan KPK, kejaksaan, dan kepolisian. “Satuan khusus itu tidak perlu diumumkan ke publik.

Tapi dia bisa bergerak untuk menyelamatkan ekonomi dari berbagai macam kejahatan korporasi, perbankan, perpajakan, dan itu eksis,” kata Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (4/9). Dia mengatakan, Jokowi sudah memberi garis yang sangat jelas untuk berani berhadapan dengan mafia-mafia yang mengganggu perekonomian, termasuk di sektor migas, impor barang, jasa, pangan, dan pajak.

“Hal ini hanya bisa dilakukan kalau pemerintahan betulbetul tegas di dalam menindak berbagai macam bentuk persekongkolan di dalam sektor-sektor strategis yang sering disebut sebagai mafia itu. Tanpa ada komitmen tegas, maka akan siasia. Karena begitu besar pertaruhannya,” imbuh Hasto.

Komposisi Kabinet

Sementara itu, PDIP tidak mempermasalahkan komposisi, jumlah kabinet dan personalia kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK).

Sebab, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan demikian pihaknya tidak memermasalahkan bila nantinya yang akan diambilkan dari kader partai atau profesional dan birokrat serta akademisi. ”Hal itu sepenuhnya hak prerogatif presiden yang harus dihormati. Bagaimana pun, anggota kabinet adalah pembantu presiden,” ujarnya, kemarin. Dikatakan, Jokowi tidak ingin ada dikotomi dalam penentuan personalia kabinet.

Sebab, Jokowi ingin membangun kabinet kerja yang bersih dan profesional. ”Artinya, siapa pun yang akan diangkat sebagai pembantu presiden terpilih harus memahami karakter dan visi-misi Jokowi. Selain itu, memahami bidang tugasnya serta memahami soal manajemen,” tambah Tjahjo. T

erkait konsultasi dengan pimpinan partai politik pendukung, dia menilai hal itu wajar dilakukan oleh presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Khususnya pada saat perekrutan dalam rangka mencari figur yang cocok menjadi menteri. ”Wajar kalau presiden terpilih berkonsultasi dengan pimpinan parpol terkait figur mana yang cocok untuk dijadikan pembantunya di kabinet,” katanya. (H28,J22,dtc-25,71)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER