panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Suara Banyumas
05 September 2014
Raperda Perlindungan TKI Tak Tuntas Tahun Ini

PURWOKERTO - Pembahasan Raperda Perlindungan TKI, diperkirakan tak tuntas tahun ini. Hal itu akibat ada rencana perubahan UU Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, yang tengah digodok pemerintah pusat.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyumas, Nooryono, perubahan UU tersebut akan mempengaruhi berbagai peraturan di bawahnya, termasuk perda di tingkat provinsi. Karena itu, isi raperda perlindungan TKI di Banyumas, juga harus disesuaikan. Dia menyatakan belum mengetahui substansi perubahan UU tersebut. Karena itu, pihaknya tidak akan memaksakan pembahasan raperda tersebut.

Jika dipaksanakan, dikhawatirkan peraturan tersebut justru tidak dapat berfungsi optimal. ''Raperda sudah didaftarkan pada bagian hukum. Tetapi saya dengar, UU 39 Tahun 2004 akan diubah. Jadi saya tidak ingin terburuburu, barangkali setelah digedog, malah berbeda dengan aturan di atasnya,'' jelasnya.

Pemberian ASI

Ketua Pusat Penelitian Gender, Anak dan Perlindungan Masyarakat (PPGAPM) LPPM Unsoed, Tyas Retnowulan, menyampaikan dalam raperda itu tidak hanya memuat upaya perlindungan bagi TKI, melainkan juga upaya perlindungan bagi keluarga TKI yang ditinggalkan di Tanah Air.

Menurut salah satu anggota tim ahli pembuatan naskah akademik Raperda Perlindungan TKI itu, salah satu yang diatur adalah mengenaiusia bagi anak yang akan ditinggalkan. ''Anak itu minimal harus berusia enam bulan. Hal itu terkait pemberian ASI eksklusif bagi bayinya,'' kata dia. Sebagai kabupaten dengan urutan nomor lima di Jawa Tengah dalam pengiriman TKI, menurut dia Banyumas layak memiliki regulasi tentang tata cara perlindungan TKI.

Apalagi usulan ini didasari masih ada TKI asal Banyumas, yang berangkat secara ilegal. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di negara tujuan. Keluarga yang ditinggalkan, sebagian juga ada yang bermasalah. ''Karena itu kita harus mengawal pasal demi pasal dalam raperda, agar dapat efektif diterapkan.

Tidak menjadi aturan yang mandul,'' jelasnya. Lanjut dia, raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Banyumas periode 2009-20143. Tetapi dalam perjalanannya, pembuatan draft dan naskah akademik diambil alih oleh Dinsosnakertrans. Tahun ini, raperda tersebut juga sudah masuk dalam salah satu agenda program legislasi daerah (Prolegda). Tetapi sampai DPRD lama purna tugas, raperda itu belum dibahas.

Karena itu ada peluang pembahasan akan dilakukan pada masa sidang ketiga (September-Desember) oleh DPRD periode 2014- 2019. Sebelumnya, Kepala Seksi Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Banyumas, Arief Harjanto, mengatakan dari sisa 11 raperda, dua di antaranya raperda rutin, usulan raperda perlindungan TKI.

Dari 11 raperda yang tersisa, raperda perlindungan TKI, merupakan salah satu yang dinilai berat dari segi substansi materinya. Sehingga membutuhkan konsentrasi pemikiran dan waktu yang longgar dari DPRD dan eksekutif. Raperda lain yang dinilai berat, adalah tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum. (K17,G22-63,48)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER