panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
02 September 2014
SURAT PEMBACA
Mohon KPK Periksa Dana Pendaftaran SBMPTN 2014

Mengamati pola penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), sungguh mengundang banyak tanya, terutama jika dilihat dari segi pembiayaannya. Dasar penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN adalah UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, serta PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi dilakukan melalui seleksi secara nasional dan bentuk lain (Pasal 73  ayat 1 UU No. 12 / 2012).

Dalam penjelasannya disebutkan, pengertian ”bentuk lain” adalah pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi, seleksi masuknya disebut UM (ujian mandiri). Berdasarkan hasil pertemuan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dan Dirjen Dikti Kemdikbud, biaya pendaftaran SBMPTN tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 100.000. Penetapan tersebut kami duga  bertentangan dengan Pasal 73  ayat (2) UU No. 12 / 2012 yang berbunyi: Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Hal ini juga dipertegas dalam Permendiknas 34 / 2010, di mana dalam Pasal 11 disebutkan bahwa biaya penerimaan mahasiswa baru dibebankan pada anggaran perguruan tinggi bersangkutan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sekitar Rp 66,4 Miliar

Melalui surat terbuka ini kami ingin menanyakan kepada  Ketua Umum Panitia Pelaksana SBMPTN 2014 Prof Dr Ir Ganjar Kurnia DEA (rektor  Universitas Padjadjaran), Dirjen Dikti, dan Mendikbud, mengapa biaya pendaftaran dibebankan kepada calon mahasiswa? Lalu uang pendaftaran yang berjumlah sekitar Rp 66,4 miliar (Suara Merdeka, 10 Juni 2014, melaporkan ada sebanyak 664.509 calon mahasiswa terdaftar dalam SBMPTN, dikalikan Rp.100.000), bagaimana pertanggungjawabannya?

Mohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut memeriksa, apakah bisa dibenarkan jika uang dari rakyat masuk ke kas panitia SBMPTN? Berapa sebenarnya biaya penyelenggaraan SBMPTN? Apakah prosesnya tidak melalui tender terbuka? Lalu jika ada sisa dana, dikemanakan sisa dana tersebut?

Harap juga bisa diperiksa pertanggungjawaban untuk SBMPTN tahun 2013 lalu, mengingat biaya pendaftaran SBMPTN 2013 jauh lebih besar dari tahun 2014. Biaya seleksi peserta SBMPTN untuk kelompok ujian saintek atau soshum sebesar Rp 175.000, sedangkan untuk kelompok ujian campuran sebesar Rp 200.000. Biaya seleksi untuk ujian keterampilan Rp 150.000 per jenis ujian keterampilan. Kami tunggu penjelasannya, dan kepada KPK kami sangat berharap agar benar-benar mau menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini. Terima kasih.

Suprayitno
Ketua Lembaga Pemantau dan Penegak Pendidikan Nasional (LP3N) Jawa Tengah
Jalan Tlogomukti Timur I / 878
Semarang

* * *

Soal PKL Gergaji

Menanggapi surat kabar Suara Merdeka Tgl. 14/08/2014 di Sambung Rasa dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai pungutan liar (pungli) oleh Satpol PP yang disampaikan oleh Agus Dwi Cahyono, perlu saya sampaikan:

1. Agus Dwi Cahyono, ini nama samaran atau tidak say amasih tanda tanya. Saya juga ikut jualan (PKL di Gergaji), tetapi tidak ada yang bernama Agus Dwi Cahyono. Saya juga berembuk dengan teman-teman PKL Gergaji, data anda tidak ada dalam Paguyuban PKL Gergaji. Oleh sebab itu surat yang anda Tujukan pada Gubernur membikin resah rekan-rekan PKL di Gergaji. Anda kalau memang ikut jualan di Jl. Menteri Supeno, berarti masih baru jadi tidak tahu aturan PKL di sana.

2. Tolong anda gentle dalam menyampaikan surat mengenai pungli oleh Satpol PP. Secara tidak langsung saudara mengadu domba antara Satpol PP Provinsi dan satpol PP Kota Semarang.

Dalam surat anda, Gubernur menjawab dengan jelas untuk menunjuk siapa oknum Satpol PP yg anda maksud. Sampai detik ini anda tidak berani menunjuk atau menginfokan oknum tersebut, sehingga antarinstansi terkait Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kota Semarang kena getahnya juga dari Gubernur.

3. Selama ini PKL di hari Jumat dan Minggu di Lingkungan kantor Gubernuran tidak ada masalah dan terkondisikan karena ada Paguyuban PKL hari Jumat dan Minggu.

Tolong identitas Sdr Agus Dwi Cahyono dijelaskan benar-benar anggota PKL hari Minggu atau bukan. Atau anda baru jualan tidak dapat tempat, sehingga bikin onar.

4. Kami rekan-rekan PKL hari Minggu sudah mencari jati diri anda tidak ketemu,oleh sebab Anda sudah bikin Emosi PKL yang lain dan dengan kondisi sekarang ini rekan-rekan PKL kena imbasnya sehingga tidak diijinkan jualan di Gergaji. Kami jualan di PKL Gergaji sudah lama Mas Agus, dan tertib masuk di Wilayah Kampung Gergaji dan tidak pernah ada masalah.

Yang jadi Sorotaan Dinas Pasar dan Satpol PP adalah mereka yang jualan di sepanjang Jalan Menteri Supeno sampai ke atas. Jalur itulah sebenarnya yang tidak diijinkan untuk jualan, karena merupakan jalur merah jalan besar. Dari awal Dinas Pasar dan Satpol PP Kota Semarang mengarahkan agar masuk ke Kampung Gergaji.

5. Kami PKL Gergaji tertib dan tidak liar dan bukan ndableg seperti yang disampaikan Camat Semarang Selatan ( Bp. Sutrisno ). Alangkah baiknya seorang pejabat lebih santun dan mengucapkan kata-kata yang baik, karena pedagang / PKL Gergaji bukan anak kecil.
Terima kasih atas perhatian semua.

Imam S Changis
PKL Gergaji Semarang
Kr. Wulan Sari I / 35 Semarang 
Hp. 081.390907857

* * *
 
Kelakuan Petugas SPBU Majapahit

Rabu 27 Agustus 2014 pukul 19.30-an WIB, saya dan kakak saya akan mengisi bensin di SPBU Majapahit 44. 50115. Saat itu SPBU dalam kondisi ramai, salah satu pos pengisian bahan bakar premium diisi oleh taksi, sehingga kami mengambil pos premium/pertamax. Seharusnya pos itu khusus untuk mobil atau motor yang mengisi pertamax, namun kenyataannya antrean panjang motor tersebut mengisi premium dan semua pengendaranya adalah laki-laki.

Karena di sisi kanan antrean motor sangat panjang dan sisi kiri sepi, kami mengambil sisi kiri sedangkan tangki mobil kami berada di sebelah kiri. Setelah kami menunggu cukup lama dan tidak dilayani akhirnya kakak saya bertanya dengan bahasa yang sopan kepada petugas tersebut, ”Pak maaf selangnya bisa tidak sampai ke tangki kiri mobil saya?”, dan petugas menjawab , ”Yo ra iso!! la po meh dijempalike mobile!!” itu dengan nada yang kasar dan tidak sopan.

Saya sungguh sangat terkejut mendengar perkataan petugas tersebut yang  diucapkan terhadap seorang wanita di hadapan banyak laki-laki sambil tertawa merendahkan kakak saya. Saya sangat kecewa dengan hal ini. Saya harap manajer SPBU Majapahit dapat sesegera mungkin menindaklanjuti perlakuan petugas dengan inisial WD tersebut.

Saya ingin manajer mampu mendidik petugas SPBU untuk mengerti dan memahami etika dalam melayani pelanggan. Terima kasih.

Aditya Purba N
Jalan Menjangan No 8
Semarang


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER