panel header


NABOK NYILIH TANGAN
Memanfaatkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Bincang-Bincang
31 Agustus 2014
Gatot Rusbintardjo:
Perlu Road Fund untuk Memelihara Jalan dan Jembatan
  • Oleh Muhammad Syukron

Bertahun-tahun kita “terpenjara” oleh kerusakan jalan di pantai utara Jawa. Padahal, setiap tahun pemerintah menganggarkan lebih dari Rp 1 triliun untuk perbaikan jalan. Kapan penanganan jalan dan jembatan tak lagi jadi “proyek abadi”? Berikut perbincangan dengan dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Ir Gatot Rusbintardjo MREng Sc PhD.

Bagaimana gambaran keadaan jalan dan jembatan di Jawa Tengah?

Berdasar data 2011, panjang jalan nasional di Jawa Tengah 1.390 km dan jalan provinsi 2.570 km. Di Jawa Tengah ada 3.318 jembatan atau sepanjang 44.176 km; 1.250 jembatan di jalan nasional dan 2.068 jembatan di jalan provinsi. Berdasar data kinerja 2014 Dinas Bina Marga Jawa Tengah, 86.92% jalan provinsi dalam kondisi baik.

Siapa paling kompeten memperbaiki, merawat, dan memelihara jalan dan jembatan?

Berdasar UU Nomor 38 Tahun 2004, penyelenggaraan jalan nasional wewenang Ke­menterian Pekerjaan Umum. Ada­pun pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan provinsi, pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, pemerintah kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan kota. Pe­nye­lenggaraan jalan (dan jembatan) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Bagaimana sistem yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Ada beberapa kegiatan pembinaan jalan oleh pemerintah, yaitu pembangunan ruas jalan baru, peningkatan ruas jalan yang ada, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin. Pembangunan ruas jalan baru untuk menambah kapasitas atau mengatasi kemacetan di ruas jalan yang ada. Contoh pembangunan jalan baru adalah jalan tol oleh pemerintah pusat dan jalan ling­kar, seperti jalan lingkar Demak dan jalan lingkar Kudus, oleh pemerintah kabupaten.

Peningkatan jalan adalah meningkatkan kondisi jalan dari kondisi tidak mantap (tak dapat melayani lalu lintas dengan baik dan lancar) ke kondisi mantap.

Jalan yang selesai dibangun harus dipelihara secara rutin agar tak cepat rusak dan dapat berumur sesuai dengan rencana. Peme­liharaan rutin berlangsung setiap hari sepanjang tahun, meliputi perkerasan jalan untuk lajur lalu lintas, bahu jalan, saluran tepi, gorong-gorong, dan bangunan pe­lengkap, bahkan rambu jalan. Pe­meliharaan ber­kala umumnya tiga tahunan, biasanya berupa pelapi­s­an ulang permukaan perkerasan jalan. Jika ada bagian jalan rusak parah, misalnya ada longsor, perlu rehabilitasi.

Apa implikasi teknis dan eko­nomis bila tak ada pemeliharaan?

Implikasi teknis, jalan rusak sehingga tak dapat melayani lalu lintas sesuai dengan harapan dan umur rencana jalan berkurang. Secara ekonomis, biaya operasional kendaraan membesar, biaya angkutan barang dan orang tinggi, dan harga pun naik. Contohnya Jembatan Comal. Karena tak dipelihara, tak diketahui dinding sayap pelindung kepala jembatan retak sehingga air merembes dan retakan membesar.

Rembesan air makin deras, menggerus bagian bawah oprit jembatan. Oprit am­bles, jembatan pun putus, “tiba-tiba” rusak. Akibatnya, lalu lintas ter­ganggu, kendaraan harus me­mutar, jarak tempuh jadi jauh dan lama, sehingga biaya angkutan barang dan orang naik serta harga barang pun naik.

Agar tak muncul kesan itu “proyek abadi”?

Jalan dan jembatan harus dipelihara setiap hari sepanjang tahun sejak selesai dibangun atau direhabilitasi. Jika kerusakan kecil tak segera diatasi atau mengabaikan pemeliharaan rutin, kerusakan jadi lebih parah dan biaya perbaikan lebih mahal. Bank Dunia memperkirakan biaya perbaikan meningkat enam kali lipat jika tiga tahun mengabaikan pemeliharaan jalan dan 18 kali lipat jika enam tahun mengabaikan pemeliharaan.

Semua pekerjaan jalan dan jembatan, kecuali jalan tol, dibiayai APBN/APBD. Dengan dana APBN/APBD, jalan tak dapat dipelihara terus-menerus sepanjang tahun dan berke­si­nam­bung­an. Ada tiga faktor penyebab. Pertama, ada birokrasi dalam proses persetujuan dana yang diajukan pemerintah, yaitu harus melalui persetujuan DPR/DPRD. Kedua, alokasi dana pekerjaan jalan yang disetujui sering tak mencukupi, sehingga pemeliharaan jalan sering terkalahkan. Ketiga, persetujuan dana (terutama APBD) acap terlambat.

Karena itu, banyak negara tak memakai dana pemerintah untuk memelihara jalan. Namun me­makai road fund (RF). Itulah dana pemeliharaan jalan yang dihimpun dari pengguna jalan berupa pajak pembelian kendaraan, biaya balik nama kendaraan, pajak penjualan komponen kendaraan seperti ban dan suku cadang, pajak bahan bakar, dan denda truk berkelebihan muatan. RF meng­himpun dana untuk memperoleh kecukupan, kepastian, dan ke­sinambungan dana pemeliharaan dan rehabilitasi jalan serta men­ciptakan trans­paransi pe­ngum­pulan pendapatan dari pemakai jalan dan pemeliharaan jalan. RF dapat me­ngum­pulkan dan memakai dana selama beberapa tahun tanpa mengganggu anggaran pemerintah.

Ada beberapa fungsi RF. Pertama, mengembangkan rasa tanggung jawab dan transparansi pengelolaan dana masyarakat untuk jalan. Kedua, menjamin penggunaan dana secara efektif dan efisien. Ketiga, memberikan pelayanan dengan baik dan profesional. Keempat, mewujudkan jalan dalam kondisi selalu baik.

Sebelum memelihara jalan dengan RF, perlu merehabilitasi jalan sehingga 100% baik. Lalu menyerahkan pemeliharaan rutin ke kontraktor dengan jangka waktu kontrak panjang. Selama masa kontrak, perbaikan semua jalan rusak jadi tanggung jawab kontraktor. Dalam sistem RF, harga kontrak relatif lebih murah karena kontraktor lebih efektif dan efisien memakai tenaga, bahan, dan peralatan.

Beberapa tahun terakhir, Ditjen Bina Marga telah menerapkan sistem performance base contract (kontrak berbasis kinerja) pada beberapa ruas jalan nasional. Setelah melakukan kontrak rehabilitasi, kontraktor berhak dan wajib memelihara jalan dua tahun. Namun karena biaya dari APBN, tak ada jaminan pembayaran lancar sehingga memengaruhi kinerja kontraktor dan kondisi jalan.

Bagaimana agar RF ber­kekuatan hukum dan lebih menjamin?

Perlu penetapan lewat un­dang-undang dan pelaksanaan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaan RF harus membentuk badan pengelola RF (BPRF), antara lain, untuk menjamin ketersimpanan dana dengan aman dan siap digunakan untuk memelihara jalan.

Anggota BPRF adalah wakil pemerintah, masyarakat pengguna jalan, dan sektor swasta yang peduli terhadap kondisi jalan. RF harus dikelola secara mandiri, tak boleh diintervensi pemerintah, dalam menentukan alokasi dana pemeliharan jalan serta dikelola berdasar prinsip bisnis dan diawasi badan pengawas.

Keberhasilan negara pe­makai RF seperti Tiongkok dan Malaysia dapat dilihat dari angka World Economic Forum (WEF) yang menunjukkan kondisi jalan di suatu negara. Makin besar angka kian buruk kondisi jalan. Angka rata-rata WEF pada 2008-2010, Tiongkok 51, Indonesia 94, dan Malaysia 21. Terlihat, jalan di Malaysia 450% lebih baik daripada Indonesia. Angka WEF itu dapat dilihat dalam rencana strategis Ditjen Bina Marga 2010-2014.

Jepang juga dapat dijadikan contoh keberhasilan RF. Sejak memakai sistem RF tahun 1954, kini Jepang punya 1.189.000 km jalan berkondisi baik, termasuk 7.800 km express way dan 54.000 km jalan nasional. (51)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER