panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Perempuan
19 Agustus 2014
Menghindari Kehamilan Tak Diinginkan
  • Oleh Sri Multi Fatmawati

Legalisasi aborsi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 menuai banyak protes dari kalangan masyarakat. Mereka yang menolak di antaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komnas Perlindungan Anak serta Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Malang.

Hadirnya PP ini dinilai sebagai celah dan peluang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan aborsi dengan dalih pemerkosaan. Sebagian masyarakat memandang, kebijakan Menteri Kese­hatan dr Nafsiah Mboi tidak mencirikan adab ketimuran, bahkan malah terkesan kebarat-baratan.

PP yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudho­yono pada 21 Juli 2014 memang bukan tentang praktik aborsi, melainkan tentang kesehatan reproduksi. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disusun oleh tim lintas sektoral, antara lain berasal dari kementerian/lembaga, tokoh agama hingga ahli hukum. PP turunan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan itu disusun dalam kurun waktu lima tahun sejak diundangkan.

Terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009, khususnya pasal 75 ayat (1) yang ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga me­nyulitkan bayi tersebut hidup di luar kan­dungan.  Penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kela­yakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Adapun kehamilan akibat pe­merkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un­dangan. Hal ini dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

PP tersebut mendefinisikan praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab tersebut adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi menjelaskan, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilah yang membolehkan aborsi adalah: (a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. (b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah: (a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit di­sem­buhkan. (b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Kehamilan Tak Diinginkan

Setiap tahun, di Indonesia, banyak perempuan mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD), dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Seperti di negara-negara berkembang lainnya di mana terdapat stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi dengan segala cara.

Dokter yang melakukan aborsi tanpa indikasi medis tidak dapat dibenarkan dari segi hukum ataupun etika.Walaupun bukti-bukti yang dapat dipercaya tidak tersedia, para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi terjadi di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kurang lebih 40 persen dari semua kasus aborsi adalah yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (ilegal). Hal ini tentu saja merupakan dilema bagi dokter dan profesi kedokteran.

Aborsi merupakan bahasan yang sulit, kontroversial, dan menyakitkan di dalam masyarakat modern. Masalah utama berkisar pada pertanyaan tentang siapa yang berhak membuat keputusan tentang aborsi, individu atau negara, dan dalam situasi apa, aborsi mungkin dilakukan. Dokter sebagai pelaku tindakan medis selayaknya mampu mengambil keputusan secara bijak dan penuh pertimbangan.

Dalam Deklarasi Oslo 1970 tentang aborsi atas indikasi medis, disebutkan bahwa dasar moral yang dijiwai oleh seorang dokter adalah lafal sumpah dokter yang berbunyi ”saya akan menghormati hidup insan sejak saat pembuahan”. Atas dasar ini, aborsi dengan indikasi medis hanya dilakukan berdasarkan atas berbagai syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain pengguguran hanya dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik.

Selain itu, suatu keputusan untuk menghentikan kehamilan sedapat mungkin disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang dipilih sesuai dengan kompetensi profesional.

Prosedur pengguguran hendaknya dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten di instalasi yang diakui oleh suatu otorita yang sah. Jika dokter merasa bahwa hati nuraninya tidak membenarkan untuk melakukan pengguguran tersebut, ia berhak untuk mengundurkan diri dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medis tertentu itu kepada sejawatnya yang lain yang kompeten.

Kehamilan bagi sebagian orang memang merupakan anugerah dan sangat didambakan, karena mereka percaya bahwa anak adalah titipan Tuhan. Dengan hamil mereka dapat meneruskan keturunannya. Di sisi lain, kehamilan merupakan malapetaka dan tidak diinginkan. Hal ini disebabkan perempuan calon ibu belum siap atau tidak menginginkan kehamilan tersebut. Terjadinya kehamilan tidak diinginkan dapat diakibatkan oleh perilaku atau hubungan seksual yang disengaja ataupun tidak disengaja seperti perkosaan.

Sebagian besar perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akan menyelesaikannya dengan aborsi atau pengguguran kandungan. Sebagian besar mereka yang menggugurkan kehamilan tersebut menggunakan dengan carañcara tradisional yang tidak aman. Aborsi cara tradisional mempunyai risiko tinggi seperti infeksi rahim, kemandulan, infeksi, pendarahan, bahkan kematian. Tentu saja hal itu sangat membahayakan dan menjadi keprihatinan kita bersama. (24)
 

—Sri Multi Fatmawati SSos, pengurus Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Jawa Tengah.


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER