JAKARTA - Impor pangan diperkirakan terus meningkat. Buktinya, masih ditemukan sayur dan ikan impor di pasar-pasar tradisional pada awal 2012.

’’Selain itu, pemerintah mengimpor garam 700 ribu ton hingga Maret 2012. Kami menyayangkan rencana pemerintah kembali membuka keran impor garam tahun ini,’’ kata Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), kemarin.

Hal itu, lanjut dia, patut disayangkan karena rencana impor dilakukan pada saat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memiliki data solid mengenai berapa ketersediaan dan kebutuhan garam nasional tahun ini.

Sektor perikanan, kata dia, juga mendapatkan dampak buruk dari perubahan iklim. Data Kiara  pada Desember 2011 menunjukkan ada peningkatan dua kali lipat jumlah nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut.

’’Pada 2010 jumlahnya 68 jiwa, sedangkan 2011 bertambah menjadi 149 jiwa,’’ ujarnya.

Perubahan Iklim

Jumlah tersebut, kata dia, bertambah menjadi 81 jiwa. Di samping itu, selama Januari-Februari 2012 sebanyak 500 ribu keluarga nelayan berhenti melaut akibat cuaca ekstrem.

’’Perubahan iklim memang menjadi salah satu faktor penghambat ketersediaan pangan. Sektor perikanan, misalnya, 92% kebutuhan domestik pangan perikanan bersumber dari tangkapan dan budi daya ikan nelayan tradisional,’’ imbuhnya.

Menurut dia, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk memperbesar kapasitas masyarakat nelayan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Tetapi disayangkan sampai hari ini pemerintah masih absen.

Riza menyebutkan masalah pangan harus segera dikembalikan ke akarnya. Perlu ada perombakan kebijakan politik pangan yang selama ini berbasis pada korporasi dan pasar.

’’Kebutuhan domestik serta kesejahteraan petani dan nelayan wajib dilindungi. Menyatakan krisis pangan sebagai fenomena global merupakan upaya pemerintah melepas tanggung jawab,’’ tandasnya.

Penurunan produksi pangan, ujar dia, lebih disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menjamin perlindungan atas lahan pangan dan perikanan, termasuk di dalamnya kesejahteraan petani dan nelayan tradisional.(H28-29)

(/)