BULAN Februari adalah bulannya insan pers seluruh Indonesia. Tak terkecuali pers mahasiswa (persma). Pers mahasiswa juga memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan negara.

Kampus adalah miniatur nagara. Di dalamnya terdapat berbagai alat kelengkapan seperti halnya sebuah negara. Yakni lembaga eksekutif, legislatif sampai lembaga pers. Secara tidak langung, kehidupan masyarakat kampus merupakan jelmaan kehidupan sebuah negara.

Persma di kampus juga memiliki peran yang sama sebagaimana peran pers profesional dalam kehidupan bernegara, yakni sebagai media kontrol pemerintah. Dalam konteks mahasiswa, tentu peranan persma adalah sebagai lembaga kontrol pemerintahan mahasiswa, misalnya saja Dema, BEM, Senat serta HMJ.

Kehilangan Ruh

Pada awal kemunculannya pada masa prakemerdekaan, persma menjadi media yang cukup efektif dalam menuangkan gagasan, ide, propaganda serta cita-cita kemerdekaan Indonesia bagi aktivis mahasiswa. Pada waktu itu muncul majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1924 di Belanda, dan juga Soeara Indonesia Moeda pada tahun 1928 yang terbit pada momen Sumpah Pemuda. Yang kesemuanya turut memberikan suntikan semangat bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indoensia.

Namun pascakemerdekaan, persma mulai kehilangan arah dan bentuk. Idealismenya mulai dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Persma tidak lagi memiliki peran yang signifikan seperti dulu. Keberadaannya seolah tak mampu memberikan sumbangan apa-apa. Persma tak mampu lagi menjadi kekuatan baru dalam dunia kemahasiswaan, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belenggu Persma

Sulit memang, menjadikan persma sebagai media independen yang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat kampus secara profesional. Selain idealismenya yang mulai memudar seiring dengan pudarnya idealisme mahasiswa sebagai pegiatnya. Persma juga masih terbelenggu oleh pelbagai permasalahan yang menghambat kinerjanya.

Pertama, dari segi pendanaan, persma masih bergantung pada birokrasi kampus, sehingga krativitas dan daya kritis pegiatnya menjadi tumpul karena tersandra oleh pembiayaan. Persma tak bisa bergerak secara bebas dan kritis. Pegiatnya juga tidak berani bersuara lantang terhadap permasalahan birokrasi kampus karena takut pembiayaan lembaga persnya terganggu. Akibatnya, agenda-agenda persma tak lebih dari sekedar rutinitas semata.

Kedua, persma harus hidup di tengah kondisi mahasiswa yang tak lagi idealis, enggan berproses, berparadigma instan, serta enggan melakukan kritik terhadap birokrasi. Bayang-bayang memperoleh nilai (IPK) yang tinggi  dalam perkuliahan, menjadikan mahasiswa tak acuh dengan kegiatan di luar jam perkuliahan, sehingga persma sebagai bagian dari kegiatan ekstra, menjadi sepi peminat.

Ketiga, karena pembiayaannya yang masih bergantung pada birokrasi, memaksa persma berkomplot dengan birokrat kampus, sehingga informasi yang disampaikan persma cenderung memihak birokrasi.

Pembenahan

Dalam kondisi yang seperti ini, mengembalikan peran pers mahasiswa adalah harga mati. Jangan sampai keberadaan persma hanya menjadi boneka dan penyokong kepentingan orang-orang tertentu saja. Persma harus menjadi media kritis yang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat kampus.

Untuk itu, langkah pertama yang harus ditempuh oleh persma adalah selalu bersifat independen.

Langkah kedua, persma harus fokus terhadap wilayah yang dituju. Karena cakupannya adalah dunia kampus, maka fokus informasi dan pemberitaan yang disampaikan harus berkaitan dengan dunia kampus dengan segala atributnya. Jangan sampai yang disampaikan justru melenceng jauh dari frame dunia akademik kampus.

Ketiga, sebagai media penyambung lidah dan penyeimbang birokrasi, persma harus selalu bersikap kritis dan objektif terhadap permasalahan birokrasi kampus. bukan justru menjadi tangan kanan bagi birokrasi kampus, yang hanya berusaha menutup-tutupi permasalahan birokrasi agar tidak sampai ke mahasiswa. Di sini, persma memiliki peran ganda. Yaitu sebagai penyambung lidah mahasiswa dan penyeimbang birokrasi, maka persma harus menyampaikan suara-suara yang muncul dari bawah bukan justru berkomplot dengan birokrasi. (24)


—Misbahul Ulum, Pemred Bulletin Mahasiswa Islam (Bumi), Pegiat Kajian Islam dan Feminisme di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

(/)