INGIN tahu keseriusan Provinsi Riau menggelar PON Ke-18? Lihatlah Haji Sudarto. Di wajah Ketua Bi­dang Pembinaan Prestasi KONI Riau itu tergam­bar betapa Bumi Lan­cang Kuning ini tidak main-main menuanrumahi sukses PON dan menyiapkan lompatan prestasi.

Di ruang kerja pria 70 tahun kelahiran Slawi yang pernah tinggal di Tegalsari, Semarang itu tertera diagram pencapaian Riau:  PON 2000 di Surabaya menempati peringkat ke-18 dengan lima emas, 2004 di Sumatera Selatan urutan ke-11 dengan 16 emas, dan 2008 di Kaltim mempertahankan peringkat dengan 16 medali emas. Lalu bagaimana dengan PON 2012?

Ia tidak menegaskan peringkat berapa target kontingennya yang akan diperkuat oleh 700-an atlet. ”Tetapi kami tidak menganggap Jateng sebagai pesaing. Hanya sebagai sparring sehat,” katanya, diplomatis.

Keseriusan Sudarto, fokus yang terasa di kantor KONI dan Panitia Besar PON di kompleks kantor Dipenda Riau, serta penyelesaian pekerjaan di berbagai venue menggambarkan Riau sedang berpacu dengan waktu. ”Dari sisi venues dan kampus atlet, kami ingin tidak muncul kesan seperti PON empat tahun lalu di Kaltim yang dikeluhkan karena ketidaksiapan di sana-sini,” ungkap Sudarto.

Penambahan dan perbaikan fasilitas venues di Pekanbaru dan sembilan kota lainnya benar-benar dikebut. Sejumlah arena sudah siap pakai. Stadion Utama di kompleks Universitas Riau yang akan menjadi tempat upacara pembukaan dan penutupan mendekati penyelesaian. Renovasi Stadion Kaharuddin Nasution yang dikenal sebagai Stadion Rumbai juga sedang berjalan untuk ditampilkan dengan performa manglingi dibandingkan dengan sebelumnya.

Riau benar-benar sedang bersolek. Pada Juni mendatang, dijadwalkan seluruh venue sudah siap, dan Juli diuji coba dengan menggelar kejuaraan.

Di tengah pengebutan semua persiapan itu, Sudarto, yang di Riau dikenal sebagai ”begawan olahraga”, rupanya tidak melupakan asal-usul. Ia tetap merasakan kedekatan dengan Jawa Tengah sebagai daerah kelahirannya. Pensiunan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu mengingatkan, banyak orang Jawa yang tinggal di Riau sebagai calon suporter potensial yang bisa dimobilisasi oleh kontingen Jateng.

Ia mengibaratkan, di mana ada kebun kelapa sawit, di situ ada orang keturunan Jawa. ”Jumlahnya signifikan, sehingga kelompok-kelompok orang Jawa ini sering dimanfaatkan untuk penggalangan suara dalam pilkada di berbagai kabupaten,” tuturnya.

Suparyo, pe­gawai negeri yang bekerja di Satlantas Pe­kanbaru, anak seorang transmigran asal Ka­­wu­ngan­ten, Cilacap juga memperkirakan jutaan orang Jawa yang tinggal menyebar di berbagai kabupaten di Riau. Rata-rata mereka menggarap kebun kelapa sawit. ”Mereka bisa dimanfaatkan sebagai suporter,” kata pria yang ketika bertransmigrasi ke Rokan Hulu pada 1974 masih berusia enam tahun itu.

Pengerahan Dukungan

Mempertimbangkan venues yang menyebar di 10 kota, dengan jarak tempuh yang membutuhkan waktu rata-rata di atas dua jam dari Pekanbaru, memang dibutuhkan pemikiran tersendiri untuk pengerahan dukungan bagi atlet-atlet Jateng. Potensi  suporter dari warga Jateng yang tinggal di Siak atau Bangkinang misalnya, tentu tidak sesederhana itu dimobilisasi ke Rokan Hulu, begitu pula sebaliknya. Termasuk untuk kota-kota yang lebih jauh seperti Dumai, Pelalawan, atau Bengkalis.

”Perlu dijalin kontak untuk pengerahan suporter yang tinggal di daerah-daerah penyelenggaraan PON, dan itu butuh persiapan matang,” tutur Bambang Husodo, Ketua Badan Monitoring dan Evaluasi KONI Jateng yang pada 5-8 Februari mematangkan penyiapan posko-posko di Riau.

Dalam rentang waktu penyiapan kontingen menuju PON memang perlu segera dijalin kontak dengan kelompok-kelompok masyarakat asal Jateng di Riau. KONI bersama pengurus cabang-cabang olahraga tentu sadar pentingnya ”kekuatan psikologis” ini: bertanding atau berlomba tanpa pendukung di tengah ambisi kontingen tuan rumah jelas tidak menguntungkan.

”Banyak kisah sukses transmigran kita di sini. Kenapa tidak dimanfaatkan?” tambah Sudarto.

Persoalan pelik di PON nanti memang bukan hanya suporter. Koordinasi dengan ”pusat komando” di Pekanbaru harus disiapkan secara matang. Distribusi tugas dalam manajemen kontingen menyangkut urusan konsumsi yang menunjang kenyamanan dan prestasi atlet, ketersediaan sarana transportasi, koordinasi persiapan setiap cabang olahraga yang akan tampil, pelaporan hasil-hasil perlombaan, manajemen kesehatan anggota kontingen, manajemen peninjau dari unsur legislatif dan eksekutif dan distribusinya ke 10 kota tuan rumah, serta segi-segi rinci nonteknis, dan sebagainya tentu tidak boleh dilakukan secara mendadak.

Struktur pengurus kontingen sudah harus dipikirkan sejak sekarang: seperti apa, dan sejauh mana efektivitasnya antara lain untuk menjawab tantangan medan yang bisa jadi lebih berat dibandingkan dengan kondisi persebaran venue di PON 2004 dan 2008.

Pemikiran-pemikiran antisipatif  serinci mungkin di berbagai segi yang terkait dengan persebaran venues, harus dielaborasi untuk menjabarkan job description pengurus kontingen.

Memusat ke Atlet

Konsentrasi dan orientasi manajemen kontingen haruslah memusat ke penampilan puncak para atlet. Sumber daya dan sumber dana dikerahkan untuk menggambarkan komitmen kuat bahwa semua adalah untuk atlet.

Semua pemangku kepentingan seperti pengurus KONI, DPRD, Pemprov Jateng, pembina, termasuk pelatih, hakikatnya adalah ”penyangga” yang bahu membahu agar pada waktunya para atlet bisa menumpahkan seluruh kemampuannya.

”Kita butuh manajemen pengerahan sumber daya secara tranparan dan terkontrol. Semua pihak jangan memperjuangkan kepentingan masing-masing yang malah merusak konsentrasi atlet dalam persiapan dan apalagi pertandingan,” tutur Ketua Komisi Media KONI Jateng, Ade Oesman yang bersama Bambang Husodo juga ikut ke Riau.

Langkah Komisi E DPRD Jawa Timur yang melihat langsung kondisi medan ke Riau, patut dicontoh oleh Komisi E DPRD Jateng, sehingga para pengambil kebijakan di legislatif itu tahu betul seperti apa detail yang dibutuhkan KONI, khususnya yang terkait dengan kemungkinan pembengkakan biaya.

Wan Helmi, tokoh olahraga Bengkalis juga mengingatkan, bagaimana persiapan manajemen konsumsi Jateng nanti. ”Kalau tidak cocok dengan makanan Melayu, Anda perlu memikirkan jalan keluarnya,” katanya.

Hal itu diamini Suparyo. ”Satu-dua hari mungkin tidak masalah, tetapi berikutnya para atlet mungkin terpengaruh kalau makanannya tidak cocok dengan lidah Jawa Tengah,” ungkapnya.

Masih ada waktu sekitar setengah tahun. Tetapi enam bulan bukanlah waktu yang bisa disebut ”masih”, melainkan harus disikapi sebagai realitas ”sudah tinggal enam bulan lagi”. KONI Jateng harus berpacu dengan waktu untuk mengalkulasi dan men-setting semua rencana: anggaran, peruntukannya, juga fakta-fakta yang harus dihadapi di lapangan yang boleh jadi membutuhkan suntikan biaya-biaya tambahan.(70)

(/)