TUNTUTAN masyarakat terhadap transparansi di kubu pemerintahan semakin deras. Mereka tak ingin lagi dibo­hongi penguasa dengan balut­an manis se­buah kebijakan. Ma­syarakat baru tahu ketika para pe­jabat telah tersangkut masalah, terutama korupsi.

"Salah satu prinsip good government adalah tranparansi atau keterbukaan informasi publik. Tapi, faktanya manifestasi itu belum bisa dirasakan masyarakat sepenuhnya," ujar mantan Ketua BEM FISIP UPS Tegal periode 2010-2011, Nur Hikmah, kemarin.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan itu melihat good government belum sepenuhnya diterapkan di sejumlah kabupaten, terutama Kabupaten Tegal yang merupakan kota kelahirannya. Pasalnya, konsep menciptakan good government adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.

"Kenyataanya praktik korupsi masih ada di Ka­bupaten Tegal," tandas Hik­ma, panggilan akrab gadis cantik berjilbab itu.
Karena itu, dia yang masuk sebagai ang­gota Organisasi Inde­pen­den Shimponi Ke­bang­saan Tegal ber­harap pemerintah meng­im­plementasikan Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 2008 tentang Ke­terbukaan Informasi Publik.
Selama ini, masyarakat belum banyak yang tahu hak­nya dalam UU tersebut. Bah­kan, terkesan pe­me­rintah tak getol me­­nyo­si­ali­sasi­kan aturan itu. (Dwi Pu­a GD-58)
(/)