BATANG- Warga Desa Karanggeneng, Kandeman tampaknya masih belum bisa menerima jika daerahnya akan menjadi
lokasi pembangunan megaproyek PLTU.

Itu dibuktikan dengan banyaknya spanduk berisi penolakan rencana pembangunan PLTU terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Spanduk-spanduk terbentang dari pintu masuk desa, di dalam desa, depan balai desa sampai di dekat areal persawahan yang akan menjadi lokasi pembangunan PLTU.
''Awalnya kehidupan di sini tenang sekali, tak ada permasalahan. Namun dengan adanya informasi pembangunan PLTU, ketenangan masyarakat terusik,'' ujar Sekdes Karanggeneng, Dul Wahid, Selasa (7/2).

Dia mengatakan, rencana pembangunan megaproyek PLTU terbesar di Asia Tenggara yang akan dilakukan di Karanggeneng membuat penduduk merasa cemas. Mereka tidak menduga, desa mereka akan menjadi lokasi pembangunan PLTU di mana bangunan utama akan ada di situ. Bersama Desa Ujungnegoro dan Ponowareng, Desa Karanggeneng dinilai tepat sebagai lokasi pembangunan megaproyek nasional tersebut.
''Calo-calo tanah sudah masuk ke sini. Dengan adanya PLTU, ma­syara­kat takut karena mata pencaharian mereka terancam,'' katanya.

Sukamto, salah seorang petani Desa Karanggeneng mengungkapkan, pembelian tanah milik warga telah terjadi untuk lahan PLTU oleh calo. Namun dia menganggap harga belinya sangat murah. Sebab hanya dibeli Rp 40.000 per meter. Baginya, uang sebesar itu tidak sepadan dengan kondisi yang akan dialami warga setelah sawahnya terbeli.
'' Warga sudah tahu harga pembelian tanah. Perusahaan mau membeli tanah untuk seumur hidup, masa hanya dihargai Rp 40.000 per meter,'' katanya.   

Nurcoyo, petani Karanggeneng lainnya menyatakan, walaupun dipaksa dirinya tidak akan mau menjual sawah miliknya untuk PLTU. Sebab jika tanahnya dijual dia tidak tahu harus bekerja di mana. Sawah miliknya adalah tumpuan hidup untuk menghidupi dia dan keluarganya.

Project Coordinator PT Itochu, mewakili PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)
Doni Suryaman menyatakan, ada berbagai macam solusi untuk mengatasi dampak sosial yang muncul dari pembangunan PLTU. Seperti pembuatan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi warga.
Selain itu ada juga penggantian lahan petani, dan pembukaan lapangan pekerjaan di PLTU. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi agar warga bisa menerima pembangunan PLTU.
''Untuk menangani dampak sosial kita punya strategi. Prinsip­nya kita tidak ingin mengorbankan kepentingan masyarakat,'' tegasnya. (H56-23)
(/)