BALAI KOTA - Dinas Pendidikan Kota Semarang tengah memverifikasi jumlah guru sesuai jenjang pengajaran dari SD, SMP, dan SMA/SMK.

Kepala Dinas Pendidikan Bunyamin memastikan pada Februari ini ditargetkan pendataan tersebut selesai. ’’Kami hanya ingin mengetahui jumlah guru sesuai pengajarannya. Adanya data kelebihan jumlah pegawai di Dinas Pendidikan sebanyak 589 orang, terus terang kami tidak tahu. Apakah jumlah kelebihan itu untuk tenaga pengajar atau fungsional,’’ ungkap dia, Jumat (10/2).

Bunyamin menandaskan, biasanya tenaga fungsional itu merupakan PNS yang bertugas di bidang ketatausahaan. Adapun jumlah guru terutama untuk SD, diakuinya masih kurang. Karena itu Dinas Pendidikan sedang memverifikasi serta validasi jumlah guru.

Anggota Komisi A Imam Mardjuki mengakui untuk jumlah guru SD dan SMK masih kurang. Dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jumlah kebutuhan guru SD sebanyak 4.155 pegawai yang terisi saat ini baru 4.043 pegawai atau masih kurang 112 pegawai. Kebutuhan guru SMK 1.189 pegawai yang terisi baru 855 pegawai. Sebaliknya, ada kelebihan guru di SMP dari kebutuhan 1.488 pegawai telah terisi 1.855 pegawai atau lebih 367 pegawai. Di SMA juga sama dengan kebutuhan 882 pegawai telah terisi 999 pegawai atau ada 117 pegawai.
’’Pengawas sekolah juga kurang, dengan kebutuhan 163 pegawai baru terisi 149 pegawai. Dari data BKD juga menyebutkan ada kelebihan guru negeri yang diperbantukan di sekolah swasta sebanyak 615 pegawai. Semestinya tidak ada guru negeri di sekolah swasta,’’ ungkapnya.

Memetakan

Adanya kelebihan jumlah guru, kata Mardjuki, sudah saatnya perlu ada pemerataan. Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, yaitu Mendikbud, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkeu, serta Menakertrans, terkait pemerataan guru, tentunya Dinas Pendidikan mulai memetakan sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

’’Di SKB kalau ada guru yang mnolak mutasi, maka harus bersedia dipindahkan ke kabupaten/kota lain dengan tingkat atau jenjang yang sama,’’ ungkap dia. Soal adanya SKB lima menteri, Bunyamin belum bisa menjawab. ’’Nanti tunggu hasil verifikasi dan validasi dari kami,’’ tandasnya.

Sementara itu Plh Sekda Hadi Poewono menyatakan, dalam menata PNS bukanlah perkara mudah. Ditargetkan sebelum Oktober 2012   masalah penataan sudah harus selesai.  (H37,J9-69)
(/)