MALE - Mantan Presiden Maladewa Mohamed Nasheed urung ditangkap setelah para diplomat asing melakukan tekanan terhadap rencana penangkapannya.

Kamis lalu, pengadilan kriminal setempat mengeluarkan surat penangkapan terhadap Nasheed setelah dia mengundurkan diri dua hari sebelumnya.

Kendati demikian, juru bicara kepolisian Abdul Mannan Yusuf menyatakan, pihaknya akan menggunakan surat penangkapan itu bila diperlukan. ”Kami dapat menangkap dia sewaktu-waktu bila memang dirasa perlu,” ujarnya.

Nasheed, presiden pertama Maladewa yang dipilih secara demokratis pada 2008, memberi sinyalemen bahwa dia akan terus memperjuangkan demokrasi. Dia menuduh Waheed terlibat dalam konspirasi politik untuk menggulingkan dirinya.

”Waheed harus mundur dan saya minta ketua parlemen menggelar pemilu dalam waktu dua bulan mendatang,” tegasnya di hadapan ribuan pendukungnya, Kamis (9/2) malam lalu.

Sementara itu, utusan khusus PBB tiba di Male, Jumat kemarin, untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan baru Maladewa. Sementara mantan presiden Mohamed Nasheed mendesak penyelenggaraan pemilu dalam dua bulan ke depan.

Asisten Sekjen PBB, Oscar Fernandez-Taranco, tiba di ibu kota tersebut pagi hari kemarin dan mengadakan pembicaraan dengan presiden baru Mohamed Waheed yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat.

”Saya tidak akan mendikte penyelesaian konflik. Tidak diperlukan solusi dari luar untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri. Saya hanya meminta pihak-pihak yang berseteru mengakhiri kekerasan,” ujar Fernandez-Taranco setibanya di bandara Male.

Dipaksa

Ketika masih berkuasa, Mohamed Nasheed pernah mengundang utusan PBB Fernandez-Taranco untuk membantu menyelesaikan kebuntuan politik dengan partai-partai oposisi seputar penangkapan dan penahanan seorang hakim senior.

Aksi unjuk rasa pihak oposisi selama tiga pekan berakhir dengan pemberontakan polisi pada Selasa (7/2) lalu dan berujung pengunduran diri Mohamed Nasheed secara dramatis. Nasheed mengaku ”dipaksa” mundur oleh oposisi di bawah tekanan senjata.

Waheed berjanji, prioritas utamanya dalam pemerintahan baru adalah pemulihan kepercayaan publik kepada institusi-institusi pemerintah dengan mempertegas aturan hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap konstitusi.

Legitimasi pemerintahan baru bergantung pada kenyataan di lapangan apakah Nasheed mundur atas kemauan sendiri atau digulingkan oleh pihak tertentu.

Ketika ditanya apakah Washington mengakui pemerintahan baru tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland menjawab: ”Ya, kami mengakuinya.”

Kerusuhan melanda negara kepulauan berpendudukan 330.000 jiwa tersebut pada Rabu dan Kamis lalu. Para demonstran menyerbu 18 kantor polisi dan membakar gedung-gedung pemerintah.

Namun, Jumat kemarin kondisi sudah semakin kondusif dan tidak ada laporan mengenai kerusuhan baru. Mungkin juga karena Jumat adalah hari libur di Maladewa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. (afp-sep-38)

(/)