BOYOLALI- Rapat perubahan status Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo menjadi kelurahan diduga bermasalah. Tim Posko Pengaduan Peduli Mutasi dan  Pembangunan Boyolali menemukan indikasi pemalsuan tanda tangan warga peserta rapat.

Menurut  Koordinator Posko, Imam Suhadi, indikasi pemalsuan tanda tangan warga terjadi dalam rapat atau pertemuan yang membahas rencana perubahan status Desa Kemiri. Rapat tersebut digelar di Dukuh Gunungsari RT 5/RW 14, Desa Kemiri tanggal 27 Desember 2010 lalu.

Sejumlah tanda tangan diduga kuat dipalsukan. “Ada dua tanda tangan yang sama. Bahkan ada seorang warga yang buta huruf namun tanda tangannya sangat bagus,” katanya. Tak hanya itu, dari hasil pengecekan ke lapangan pihaknya menemukan sejumlah warga yang mengaku tidak tanda tangan namun namanya tercantum, lengkap dengan tanda tangan.

“Banyak kejanggalan yang kami temukan. Ini menjadi indikasi kuat bagi kami bahwa ada pemalsuan dokumen atas perubahan status desa menjadi kelurahan.” Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, peralihan status desa menjadi kelurahan harus berdasarkan usulan dari warga desa setempat.

Cacat Hukum

Adanya temuan tersebut proses alih status desa menjadi kelurahan dianggapnya masih cacat hukum. Imam juga menyatakan, berdasarkan investigasi di lapangan ternyata tidak ada musyawarah khusus terkait usulan alih status kelurahan yang melibatkan warga.

Diakui, ada rapat atau pertemuan RT yang secara rutin dilakukan warga. Namun tidak ada rapat khusus yang membicarakan usulan alih status Desa Kemiri menjadi kelurahan. “Yang terjadi memang hanya rapat rutin. Nah, saat rapat akan berakhir lalu disampaikan pemberitahun sekilas tentang kemungkinan rencana perubahan status tersebut.”
Pihaknya berjanji akan melakukan kajian secara mendalam. Bahkan jika perlu, pihaknya akan meminta uji forensik atas tanda tangan warga yang ada di dalam dokumen alih status desa menjadi kelurahan.

Terpisah, Camat Mojosongo, Purwanto memastikan tidak ada persoalan terkait perubahan status tersebut. “Semua sudah sesuai prosedur. Perubahan status murni usulan warga yang sudah dibahas di tingkat desa bersama masyarakat,” jelasnya. (G10-89)
(/)