Pemkot diminta tidak menutup mata dengan penurunan tanah yang terjadi di bagian utara Kota Semarang. Sejumlah pakar telah meneliti, laju  amblesan tanah akan terus terjadi setiap tahun. Bahkan sampai 2013 akan terus terjadi sepanjang pemerintah masih membiarkan praktik pengambilan air bawah tanah (ABT). Di kawasan utara ibu kota provinsi ini, laju amblesan berkisar 4 cm sampai 8 cm per tahun, sementara kawasan pelabuhan turun 31,8 cm.

Sampai 2013, kawasan-kawasan merah di sepanjang pesisir Semarang diprediksikan bisa hilang. Dari data yang dikumpulkan mulai 1972 sampai 2006 sebenarnya di Terboyo Kulon dan Trimulyo banyak kawasan yang hilang sampai perbatasan Kabupaten Demak. Di Tambakharjo pun ada luas sekitar 1.462 km2 telah hilang. Total wilayah yang hilang di kawasan pesisir ada 30.914 km2 atau 8,033% dari luasan Kota Semarang 384.838 km2.

Bisa dibayangkan, dalam waktu 10 tahun ke depan saja, permukaan tanah akan ambles 80 cm. Dalam dua dekade ke depan, kawasan itu akan ambles paling tidak 1,6 meter. Tengge lamnya Semarang bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila tidak ditempuh tindakan serius untuk mencegah penurunan lebih lanjut permukaan tanah. Guru Besar Bidang Teknik Sipil Undip Prof Dr Suripin MEng bahkan sudah memprediksi pada 2019 kota bawah Semarang tenggelam.

Pengambilan air bawah tanah (ABT) dituding sebagai penyebab utama penurunan tanah. Pengelolaan air bawah tanah berada pada titik kritis. Menurut Suripin, ada 1.500 lebih sumur bor dengan kedalaman 40-150 m. Kapasitas air yang disedot 15 juta m3 per tahun. Eksploitasi air bawah tanah tentu terkait dengan kekurangan suplai air bersih. Pada kenyataannya, suplai PDAM sebagai pemasok utama air bersih belum termanfaatkan oleh seluruh warga kota.

Meski PDAM menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat, situasi di lapangan menunjukkan hal berbeda. Pasokan air PDAM sering masih bergiliran dan tidak stabil kualitasnya. PDAM tidak boleh melupakan kualitas karena kualitas air bersih inilah yang tampaknya menyebabkan lebih banyak industri dan perhotelan memilih menggunakan air bawah tanah ketimbang air PDAM. Kelompok itu termasuk pengguna terbanyak air bawah tanah.

Selama suplai air bersih belum berkualitas, pengaturan atau pelarangan air bawah tanah tidak akan berdampak. Dibutuhkan langkah simultan sekaligus lintas sektoral untuk mengatasi persoalan ini. Sambil menyempurnakan aspek legal dan pengawasan, pemerintah perlu segera mewujudkan program-program penyediaan air bersih. Sudah sepantasnya, seluruh pemangku kepentingan diajak untuk bersama-sama memikirkan cara mencegah kota bawah Semarang tenggelam. (/)