PATI-Komitmen pemkab dan DPRD untuk menyediakan dan menetapkan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) pilkada dalam APBD 2012 hendaknya diikuti dengan persiapan KPU menggelar hajatan demokrasi itu.

Adapun langkah awal yang harus dilakukan  segera mengisi jabatan ketua KPU yang kosong karena ditinggalkan Pramudya Budi Listyantoro. Ketua DPRD Sunarwi menyatakan, pihaknya memastikan penetapan APBD dilakukan paling lambat 20 Maret. Saat ini tengah proses pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Kami berharap KPU segera menentukan ketua. Karena untuk urusan anggaran tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Sejauh ini KPU Pati terkendala anggaran dalam melaksanakan PSU. Bahkan, penetapan APBD Perubahan 2011 yang molor menjadikan jadwal PSU pada 19 November tahun lalu tidak bisa dilaksanakan dan ditunda.

Hal tersebut sempat menjadi polemik dan terkesan saling tuding antara KPU, pemkab dan DPRD. Namun, belakangan para pihak tersebut bertemu bersama jajaran muspida dan instansi terkait lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sekaligus membahas persiapan pelaksanaan PSU tahun ini yang  tertunda. Masing-masing pihak juga sepakat untuk berkomunikasi intensif dan sering menjalin berkoodinasi agar tidak lagi terdapat silang pendapat.

Menurut Sunarwi, ketiadaan ketua KPU yang berlarut-larut akan berdampak pada kinerja lembaga tersebut. Mengingat dalam waktu dekat KPU harus melaksanakan PSU, yang anggarannya telah disiapkan.

Tahun ini, pemkab mengajukan anggaran tambahan untuk pelaksanaan PSU sebanyak Rp 19 miliar. Alokasi tersebut bukan hanya untuk KPU, tetapi juga instansi terkait lainnya yang mendukung pelaksanaan PSU, seperti Kantor Kesbangpolinmas dan Satpol PP.

“Semuanya sudah justru KPU dilanda persoalan internal. Ini perlu diselesaikan secepat mungkin,” tandasnya.

Setelah diterpa kasus hukum dugaan pemalsuan dokumen berupa SK KPU Pati No 01 tahun 2010, Ketua KPU Pramudya Budi Listyantoro memutuskan mundur diri dari jabatannya, Jumat (3/2). Hingga saat ini belum ada penggantinya meskipun komisioner KPU telah menggelar rapat pleno.

Kuasa hukum Pramudya, Nimerodi Gulo SH MH menyatakan, kemunduran kliennya lantaran ingin fokus terhadap kasus hukum yang sedang dihadapinya. Sekaligus ingin membuktikan kepada masyarakat, bahwa laporan atas dugaan pemalsuan surat tersebut tidak benar.(H49-23)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook