JAKARTA- Ketua DPR Marzuki Alie menyarankan agar pemerintah mengambil tiga opsi BBM secara sekaligus, yakni dengan membatasi BBM bersubsidi, menaikkan harga BBM, dan mengkonversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
”Ambil saja tiga-tiganya, pasti selesai urusan. Tambah subsidi, pembatasan dilakukan, dan sedikit menaikkan harga,” kata Ketua DPR Marzuki Alie pada diskusi publik Iluni UI di Jakarta, Kamis (9/2).

Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai 1 April 2012. Jadi mobil pribadi di Jawa-Bali dilarang mengonsumsi BBM subsidi. Namun kebijakan ini belum disetujui oleh DPR.
Menurutnya, ke depan pemerintah perlu memberdayakan sumber energi baru dan terbarukan secara konsisten dan berkelanjutan agar BBM ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengingat jumlah minyak yang semakin sedikit dari waktu ke waktu.

Rekomendasi

Sementara itu ekonom dari UGM, Anggito Abimanyu merekomendasikan agar kebijakan BBM perlu mengakomodasi ketentuan APBN 2012 dan perubahan APBN-P 2012, yakni, pertama, pembatasan konsumsi premium mobil pribadi secara selektif dan alamiah. Kedua, percepatan pengadaan BBG. Ketiga, perubahan APBNP mengakomodasi kenaikan harga BBM. Keempat, kenaikan harga premium Rp 500-1000 per liter dengan cash back untuk kendaraan umum, penetapan kebijakan harga BBG agar tetap diminati investor. Keenam pengembangan mobil BBG dengan converter kit yang diproduksi di dalam negeri.

Anggito mengkritik cara DPR dalam menolak opsi pembatasan BBM yang diajukan pemerintah.
Menurutnya, salah satu alasan Pemerintah mengajukan pembatasan BBM adalah karena adanya amanah dalam UU APBN 2012 pasal 7 ayat 7. Disebutkan ”penghematan konsumsi BBM premium 2,5 juta KL dan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.”

Persoalan lain dari UU tersebut adalah tidak memasukkan adanya opsi penyesuaian harga BBM (jika harga 110 persen dari asumsi). Selain itu, UU itu juga mencantumkan batas waktu awal pembatasan premium 1 April 2012. Padahal pemerintah tidak siap.
”Ini harus menjadi peringatan bagi DPR agar berhati-hati bila menyetujui UU. Harus diteliti legalitas dan substansinya,” katanya. (bn-77)
(/)