KENDAL - Hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kendal terhadap sekitar 200 pegawai negeri sipil (PNS) menujukkan negatif. Tidak terdapat satu pun pegawai yang mengonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kepala BNNK Kendal Teguh Budi Santoso mengatakan, setelah dilakukan tes urine secara mendadak pada Rabu (8/2), seiring mencuatnya kasus oknum PNS Kendal yang ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu-sabu, pihaknya mendapat instruksi dari Bupati Widya Kandi Susanti untuk melaksanakan tes urine di kalangan PNS di Setda Kendal. ’’Hasil tes urine tersebut negatif,’’ katanya, Kamis (9/2).

Dia menjelaskan, pada tes urine tersebut, BNNK Kendal menggunakan enam parameter, yakni positif kokain, sabu, inex, ganja, morpin, dan benzodia sepin atau obat daftar G. Dari hasil tersebut, terdapat dua orang yang positif mengonsumsi obat daftar G. Dari air seni tersebut, dua PNS mengonsumsi obat lavasolam, formatin, dan metaneurol yang termasuk dalam obat daftar G. ’’Setelah kami tanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata mereka memiliki penyakit dan harus mengonsumsi obat tersebut atas resep dokter,’’ ujar dia.

Seperti diberitakan kemarin, secara tiba-tiba dilakukan tes urine terhadap sekitar 200 PNS Kendal yang terdiri atas SKPD dan PNS eselon III dan IV. Tes urine tersebut menindaklanjuti mencuatnya kasus PNS yang ditangkap polisi ketika sedang menyabu. Bupati Widya Kandi Susanti dan Wabup Muh Mustamsikin juga ikut menjalani tes urine yang digelar di Operation Room Setda Kendal.

Teguh mengatakan, pada 2012 ini, pihaknya akan menggelar operasi terkait penyalahgunaan obat daftar G metropham, yakni sejenis obat batuk yang banyak disalahgunakan oleh kalangan pelajar. Menurutnya, dengan meminum obat tersebut secara berlebihan, bisa mengakibatkan mereka yang mengonsumsinya menjadi kecanduan. Sasarannya kurang lebih 1.000 pelajar. ’’Namun, tidak menutup kemungkinan bisa bertambah,’’ tutur dia.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kendal Wahidin Said menyayangkan adanya oknum PNS yang tertangkap polisi mengonsumsi sabu-sabu. Dia menyatakan, pelaku harus mendapat proses hukum sesuai UU Narkotika. Pasalnya, hal itu bisa menjadi pintu masuk jaringan pengguna maupun pengedar narkoba. Polisi harus bekerja untuk membongkar jaringan pengedar di kalangan PNS. Sebagai abdi negara, PNS yang mengonsumsi narkoba harus ditindak untuk menjaga kredibilitas abdi negara. ’’Bila sekadar pemakai, harus direhabilitasi tanpa mengurangi sanksi, supaya terdapat efek jera. Sementara bila sebagai pengedar sekaligus pemakai, proses hukum harus berjalan agar tidak ada lagi jaringan narkoba di kalangan PNS dan juga dibarengi dengan rehabilitasi,’’ kata dia.

Terpisah, Ketua KNPI Kendal Ali Martin mengaku prihatin dengan kasus tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa narkoba sudah menjalan di PNS. Pihaknya sangat konsentrasi dengan pemberantasan narkoba karena selama ini, pemuda yang menjadi sasaran peredaran narkoba. ’’Tidak hanya kalangan PNS yang dilakukan tes urine, tetapi seluruh pemuda dan pelajar di Kendal perlu menjalani tes urine,’’ terangnya. (H36-14)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook