”Pers jihad”; kami teguhkan ungkapan ini membarengi peringatan Hari Pers Nasional 2012 untuk merefleksikan seperti apa seharusnya media hidup dan menyisakan idealisme tugas zamannya. Pertanyaan yang pasti mengemuka, jihad seperti apa? Jika pemaknaan suku kata itu diartikulasikan sebagai ”perangî, sepatutnyalah semua pelaku pekerjaan profetik kejurnalistikan memahami kebutuhan mendesak bangsa untuk menyelesaikan aneka persoalan dari starting point yang tak bisa ditawar.

Titik mulai itu, apalagi kalau bukan mobilisasi sikap antikorupsi? Kebutuhan bangsa bisa dimaknai dari lingkup ini, ketika banyak bukti yang menunjukkan kelumpuhan penegakan hukum menghadapi sistem dan struktur yang terhegemoni oleh ekspresi pertarungan politik. Kita tidak ragu memosisikan kondisi-kondisi yang sekarang kita hadapi itu sebagai tugas zaman bagi pers, dalam aksentuasi pada pilihan sikap berada di tengah atau bahkan menjadi garda depan pemberantasan korupsi.

Inilah kenyataan yang tak terelakkan: penegakan hukum lewat implementasi pemprosesan kasus-kasus korupsi dalam praktiknya tidak akan gesit bergerak tanpa determinasi pemberitaan media. Ketika media tidak atau kurang memberi daya tekan yang kuat, penanganan kasus juga cenderung tidak akan mendapat pengawalan kritis publik. Demikian pula, aksi-aksi kontrol dari elemen-elemen masyarakat sipil bisa dipastikan tidak akan kuat bergaung tanpa campur tangan ekspose media.

Dengan positioning yang luar biasa menentukan itu, maka iktikad untuk membangun arah akan sangat menentukan: seperti apa ”keberpihakan” media terhadap gerakan antikorupsi. Secara teoretik dan yang berlangsung sebagai praksis, media bukan ruang hampa yang memantulkan realitas publik seperti apa adanya. Realitas media sudah terbentuk melalui proses-proses konstruksi, bagaimana bingkainya, bagaimana orientasinya, serta bagaimana ”isian”etika untuk memberi makna.

Ruang ”jihad”, dalam konteks zaman serbakorup yang dihadapi oleh bangsa ini, memanggil pers untuk tersemangati berada di garda depan, memerankan diri sebagai bagian dari civil society yang ikut mengawal, membangun konstruksi kehidupan bernegara dan berpemerintahan yang  transparan dan akuntabel. Sangatlah besar tanggung jawab moral itu: betapa determinasi kuat pemberitaan media akan menjaga agar penegakan hukum tidak mengalami kemelempeman.

Perdebatan tentang pers yang partisan, kontroversi mengenai pemilik modal yang terafiliasi ke kekuatan politik tertentu, serta perang kepentingan lewat rivalitas industri media, kita lihat sebagai bagian dari dinamika zaman. Di tengah kondisi demikian, pikiran-pikiran waras tentang tugas suci media tetap perlu diketengahkan. Tetaplah sangat penting diteteskan oase tentang ”pers jihad” sebagai bagian dari harapan bangsa ini untuk bersama-sama memerangi bahaya akut korupsi. (/)