JAKARTA- Amir Syamsuddin mundur dari jabatannya sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dia beralasan, langkah itu diambilnya agar bisa lebih berkonsentrasi sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Namun rumor yang berkembang, Amir tidak mundur, melainkan dicopot. Dia menjadi korban tarik-ulur nasib Angelina Sondakh dalam kepengurusan di DPP partai tersebut. Angie —panggilan Angelina— adalah wakil sekjen Partai Demokrat (PD). Namun sejak Minggu (5/2) lalu dia resmi dinonaktifkan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games 2011/Palembang.

Amir dianggap lamban meneken surat penonaktifan Angie. Saat Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono berpidato soal pencopotan Angie, surat pemberhentian mantan Putri Indonesia itu dari posisi wasekjen ternyata belum ditandatangani oleh Amir.

Menurut Wasekjen PD Ramadhan Pohan, Amir mundur setelah menandatangani pemberhentian Angie. Namun Ramadhan menegaskan tak ada unsur politis dalam keputusan ini. Semuanya, menurut dia, diputuskan SBY.

”Ini tidak ada unsur politik, tidak ada unsur kejadian, tidak ada unsur tiba-tiba. Ini pemikiran lama dari Pak Amir yang diminta presiden fokus ke pekerjaan Menkumham,” kata Ramadhan. Dia menjamin tak ada kekecewaan terhadap kinerja Amir di Dewan Kehormatan PD. Posisi Amir kini digantikan oleh TB Silalahi. Amir juga menegaskan tidak ada pencopotan dirinya.

’’Tidak ada pencopotan. Saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya harus berkonsentrasi untuk tugas saya sebagai Menkumham,íí kata Amir di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (8/2).

Menurut Amir, ketika dia merangkap jabatan sebagai sekretaris Dewan Kehormatan (DK), banyak tugas yang berkaitan dengan kemasyarakatan tidak tergarap.

Namun ketika ditanya apakah anggota Dewan Kehormatan PD yang juga merangkap sebagai menteri perlu mundur juga, Amir berkilah. Menurut dia, pekerjaan setiap menteri berbeda sehingga tingkat kesibukan masing-masing juga tak sama.

Selain Amir Syamsuddin, ada dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan PD, yakni Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

”Kurang tepat jika dibandingkan apple to apple dengan menteri Demokrat lain,” kilah Amir dalam jumpa pers di kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta, itu.

Dalam jumpa pers ini, hadir Ramadhan Pohan, TB Silalahi, dan Andi Nurpati. ”Beban kementerian tidak sama, saya membawahi 11 eselon satu,” jelasnya.

Terpisah, anggota Dewan Kehormatan Jero Wacik menjelaskan, pergantian Amir dilakukan karena Dewan Kehormatan butuh orang yang bisa bekerja full time. TB Silalahi sebelumnya menjabat anggota Dewan Pembina.

Menurut Jero, penggantian dilakukan karena DK PD membutuhkan sekretaris yang bukan menjabat menteri dan bisa bekerja penuh, terutama di saat-saat sibuk dalam menangani persoalan partai akhir-akhir ini.

’’Dulu saat Pak Amir (dipilih) menjadi sekretaris Dewan Kehormatan dia bukan menteri, sehingga bisa bekerja full time. Dua anggota yang lain, saya dan Pak EE Mangindaan menjabat menteri. Sekarang, Pak Amir menjadi menteri. Dengan demikian tiga-tiganya menteri dan sibuk semua, sehingga (Amir) ditukar ke dewan pembina,’’ jelasnya.

TB Silallahi diputuskan menjadi sekretaris Dewan Kehormatan PD agar mantan Menneg PAN itu bisa full time mengurus kader yang perlu dipanggil. ’’Sekarang di Dewan Kehormatan partai ada dua menteri, tapi sekretarisnya jangan menteri. Karena sekretaris itu sibuk, harus menyiapkan surat menyurat,’’ lanjut Jero.

Dia mengakui rotasi sengaja dilakukan di saat DK PD sibuk memanggil dan mengklarifikasi kader yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik partai.

’’Justru karena sedang sibuk-sibuknya, perlu ada yang full di situ. Saya tidak bisa full karena mengurus kementerian ESDM, Pak Mangindaan mengurus Kementerian Perhubungan, Pak Amir mengurus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau Pak Amir ikut mengurus Dewan Kehormatan PD, sibuk semua karena dia sekarang menteri,’’ katanya.

Dengan penggantian itu, maka komposisi Dewan Kehormatan PD tetap berjumlah lima orang, terdiri atas Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Anas Urbaningrum sebagai wakil ketua, TB Silalahi sebagai sekretaris, serta Mangindaan dan Jero sebagai anggota.

Sementara itu, TB Silalahi menyatakan, DPP harus sudah menentukan sikap paling lambat satu minggu ke depan terhitung sejak surat penonaktifan Angie diserahkan Senin lalu.

”Kami sebagai Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas PD sudah selesai melakukan penyelidikan dan hasilnya sudah disampaikan ke DPP. Dalam tujuh hari, DPP harus segera mengeluarkan keputusan,” kata Silalahi.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, menjelaskan, rekomendasi yang dikirimkan DK akan diplenokan oleh DPP.

”Kami harap tidak diperlambat. Paling lambat seminggu (sudah ada keputusan),” jelas Andi. (J13,A20-43)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook