panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
09 Februari 2012
E-KTP Bisa Bebani APBD
SEMARANG- Penerapan KTP elektronik secara keseluruhan di Jateng dikhawatirkan membebani APBD kabupaten/kota.

Pasalnya, bantuan dari pusat hanya diberikan bagi delapan daerah percontohan.

Padahal sejumlah daerah telah menetapkan biaya pembuatan E-KTP berkisar Rp 10.000-Rp 15.000. Beberapa lagi bahkan gratis. Adapun untuk membuat E-KTP paling tidak diperlukan biaya sekitar Rp 30.000.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Arif Awaludin mengusulkan, pemerintah kabupaten/kota perlu mengubah Perda Jasa Umum tentang KTP. Perda perlu disesuaikan agar tak membebani APBD dan warga.

”Sudah ada yang menetapkan dengan tarif KTP konvensional, bahkan digratiskan. Padahal keseharian saja sudah berat. Jika nanti diterapkan bisa membebani APBD sehingga perlu dipikirkan solusinya,” ujar Arif, Rabu (8/2).

Dari hasil pantauannya, sejumlah wilayah di luar daerah percontohan masih dalam tahapan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Beberapa daerah yang dikunjungi dan sudah menggelar persiapan adalah Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karangayar, Demak, dan Pemalang.

Berisiko

Ditargetkan hingga akhir 2012, keseluruhan kabupaten/kota akan menerapkan E-KTP. Khusus pencapaian rata-rata di delapan daerah percontohan, yakni Solo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Pati, Pemalang, dan Batang di atas 70 persen.

Hanya Batang yang perkembangannya di bawah 60 persen. Adapun tertinggi adalah Solo, di atas 80 persen.

”Agak berat kalau lokasinya di daerah pegunungan. Akses jauh untuk membawa alat-alat mobile ini cukup berisiko. Kondisi cuaca dan listrik yang byarpet juga menjadi kendala,” paparnya.

Arif optimistis target April mendatang khusus wilayah percontohan akan tercapai. Data kependudukan ini diharapkan bisa digunakan dalam pemilihan gubernur tahun depan dan pemilu legislatif pada 2014.

”Memang ada yang pencapaiannya di bawah 60 persen. Untuk itu dibutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari Pemprov Jateng, termasuk mendorong penyesuaian Perda Jasa Umum tentang Pembuatan KTP di setiap daerah,” tandas Arif. (J14,J17-65)

(/)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER