SEMARANG- Setelah Maudhotul Hasanah (35), warga Kemantren RT 01 RW 05 Ngaliyan melapor ke Polrestabes Semarang, korban-korban lain dari dugaan penipuan oleh anggota DPRD Kota Semarang Agung Prayitno, bersiap untuk menempuh jalur hukum dan memberikan kesaksian.

Salah satunya, Subiyanti Haryuni, warga Bubakan RT 03 RW 01 Mijen. Penyuplai material dalam proyek Agung Prayitno saat mengerjakan pembangunan perumahan BSP Silayur dan di Jepara ini mengaku siap memberikan kesaksian yang menguatkan dugaan penipuan oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

”Saya juga menjadi korban dan termakan bujukan dia (Agung-Red) supaya mau mensuplai material untuk pembangunan perumahan di BSP Silayur dan di Jepara oleh PT Silayur Citra Pesona dibawah pimpinannya. Kalau dihitung, total tanggungan yang harus dibayar Agung mencapai Rp 150 juta lebih,” kata Haryuni sambil menunjukkan tumpukan nota-nota pembelian material yang belum dibayar sejak 2 tahun terakhir hingga sekarang di rumahnya, Rabu (8/2) siang.

Kepada Suara Merdeka, Haryuni mengatakan, dia menjadi penyuplai material buat pembangunan rumah BSP Silayur dan Jepara oleh PT Silayur Citra Pesona pimpinan Agung.
Nasib serupa juga dialami oleh Rasimun. Warga Sumberejo, Mranggen Demak yang pernah menjadi pemasok material untuk pembangunan rumah di BSP. Meskipun nominal uang yang menjadi haknya terbilang kecil dibandingkan korban lainnya, Rasimun mengaku jengkel dengan janji-janji kosong Agung. ”Nominalnya hanya Rp 20 juta dan itu belum dibayar sejak tiga tahun lalu. Karena sudah lama tidak dibayar, saya sampai jengkel dan masa bodoh,” tandasnya.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Elan Subilan mengatakan, setelah melakukan pendalaman dan evaluasi mengenai tindak pidana yang dituduhkan terhadap terlapor, pihaknya akan membuat surat izin kepada Gubernur untuk memeriksa Agung Prayitno.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya belum bisa kalrifikasi kepada Agung Prayitno. Pasalnya untuk saat ini yang bersangkutan mengikuti agenda kerja Dewan ke luar Jawa. (J12, H68, H37-61) (/)