SEMARANG  - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD menegaskan,  Pancasila sebagai ideologi, harus terbuka. Pemaknaan Pancasila tak bisa dibatasi dengan 45 butir saja, seperti yang pernah dilakukan Orde Baru dengan membuat Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4). Karena itu, banyak yang menyoal dan meminta penghapusannya.

“Posisi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi tak ada masalah. Namun P4 yang berdasar Tap MPR tak jelas posisinya. P4 membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup,” tegasnya saat membuka seminar regional bertema ’’Pancasila sebagai Landasan dan Batu Uji dalam Pengelolaan Kehidupan Bernegara, Berbangsa, dan Bermasyarakat’’ di Hotel Patra Jasa, Rabu (8/2).

Pada acara yang digelar Sekretariat Jenderal MK bekerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Undip tersebut, Mahfud juga mengatakan, nilai-nilai pada P4 yang baik biar hidup secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang sudah mengkristal dalam peraturan perundang-undangan harus dikawal dengan penegakan hukum.

Solusi

Di akhir sambutannya, Mahfud menyimpulkan, baik Pancasila maupun UUD 1945 relevan menjadi solusi bagi semua persoalan. Maka, pihaknya menganggap penting  melakukan sosialisasi guna penguatan konstitusi termasuk melalui pendidikan.

Seminar kemarin dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, diisi tiga pembicara, Drs Abu Hapsin MA PhD (IAIN Walisongo), Prof Susanto Zuhdi (PR I Universitas Pertahanan Indonesia), dan Prof FX Sugiyanto (Guru Besar FE Undip).
Adapun pada sesi kedua tampil tiga pembicara, yakni Dr Haryono SH MCL (Hakim Mahkamah Konstitusi), Prof Dr Arief Hidayat SH MS (Guru Besar Undip), dan Mayjen (Purn) Bambang Heru Sukmadi MSc yang merupakan pakar di bidang pertahanan dan keamanan nasional.  Para pembicara mengulas Pancasila dari perspektif keagamaan, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan pertahanan keamanan.   (H35-69) (/)