JAKARTA- Kementerian Perhubungan sedang melakukan regrouping dan klusterisasi sekitar 100 pelabuhan utama dan pengumpan yang ada di Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan menurunkan biaya logistik nasional.

”Proses regrouping dan klusterisasi pelabuhan itu sedang berlangsung. Kami menargetkan pada akhir tahun ini sudah selesai,” ungkap Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Selasa (7/2).
Menurutnya, untuk melakukan regrouping dan klusterisasi, instansinya menggandeng operator pelabuhan (Pelindo), Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.
”Kami mengajak semua pihak karena atas masukan dari pebisnis di pelayaran menyarankan pemerintah lebih berkonsentrasi terhadap masalah pelabuhan agar berfungsi maksimal,” paparnya.

Arus Barang

Dijelaskan, untuk regrouping tersebut, nantinya hal yang diperhatikan masalah perkembangan ekonomi daerah pelabuhan itu berada, pergerakan arus barang, dan penyesuaian dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). ”Nanti akan dilihat koridor di MP3EI yang menjanjikan untuk disesuaikan dengan pelabuhan. Kami ingin semua menjadi satu kesatuan,” tuturnya.

Untuk proses pembangunan pelabuhan di Indonesia tersebut, sambung dia, khusus badan usaha cukup mengajukan ijin ke Kemenhub. Jika pelabuhan yang dibangun di kawasan Ekonomi Khusus tunduk pada Undang-undang Kawasan Khusus. Terakhir, untuk pelabuhan yang memiliki cost recovery ditawarkan melalui dua metode, yakni public private partnership (PPP) dan penunjukkan langsung BUMN.

”Penunjukkan langsung BUMN itu dimungkinkan karena di UU BUMN memang dinyatakan perusahaan negara bisa membangun infrastruktur dasar. Kami sudah melakukan hal ini untuk kereta api bandara,” ujarnya. (bn-77) (/)