KETIADAAN calon perempuan dalam Pilkada Jepara kali ini patut dipertanyakan terkait keberlangsungan program pemberdayaan perempuan. Semua calon yang telah dipilih adalah laki-laki. Secara permukaan, wajah
politiknya tampak maskulin, orientasi kebijakannya rawan mengarah  pengarusutamaan kaumnya sendiri. 

Cara laki-laki yang berkuasa dalam menerjemahkan program terhadap perempuan rawan salah sasaran. Sebab sudut pandang yang melekat pada laki-laki terhadap perempuan berbeda-beda. Kadar sensivitasnya lebih tipis jika dibanding perempuan sebagai pihak yang mengalami.

Wajah kepemimpinan laki-laki juga rawan menjadikan perempuan sebagai objek kebijakan. Perempuan hanya ’’dipaksa’’ menjalankan program, tanpa ditanya skala prioritas dan kebutuhan. Program yang diciptakan bisa saja asal buat menyesuaikan alokasi anggaran.

Hilangnya perempuan dari panggung politik itu juga seakan kontraproduktif dengan cerita-cerita heroik dan penuh nilai tentang perempuan Jepara. Representasi dari semangat perempuan Jepara dari zaman ke zaman seakan menemukan titik akhir untuk tampil di ruang publik sebagai pemimpin baru.
Padahal jalan terjal kiprah perempuan di ruang publik dan politik mulai dirintis sebelum kemerdekaan oleh RA Kartini. Perempuan pendahulunya, seperti Ratu Kalinyamat sudah dikenal kolonial Belanda sebagai ratu yang ditakuti (Denys Lombard, 2008). Bahkan Ratu Shima yang hidup pada abad ke-7 memimpin kerajaan Kalingga di Jepara merupakan perempuan ratu pertama di Asia Tenggara (Saifur Rohman, 2011).

Harapan

Tiadanya perempuan terlibat dalam pencalonan dan menjadi pemimpin di Jepara kali ini tidak menyurutkan harapan . Harapan untuk menjadikan wajah politik berpihak kepada perempuan akan selalu ada meskipun dipegang laki-laki. Karena sensivitas gender tidak hanya datang dari perempuan sebagai pelaku, tetapi laki-laki sebagai partner perempuan.

Contoh sederhana adalah Nabi Muhammad yang mempunyai keberpihakan kepada perempuan. Meskipun sebagai laki-laki, beliau menjunjung kaum perempuan. Nabi menyebutkan ibu sebagai pintu surga. Ibu sebagai pintu rida Allah. Ibu sebagai orang pertama yang dihormati dalam keluarga juga dalam masyarakat.
Jenis gender Nabi Muhammad tidak menghalangi pengambilan berbagai kebijakan. Setiap pasukannya perang melawan musuh, nabi selalu berpesan untuk membiarkan perempuan dari kalangan musuh hidup. Alasan apa pun, tidak dibenarkan untuk membunuh perempuan dalam peperangan.

Kebijakan-kebijakan Nabi itu dapat menjadi acuan utama dalam pemerintahan untuk tetap berpegang teguh memosisikan setara perempuan. Presiden pertama Indonesia, Soekarno juga pernah mengatakan bahwa kemajuan bangsa tak tercapai tanpa peran perempuan dan laki-laki yang setara. Keduanya bersa-ma berperan dalam bidangnya untuk memajukan bangsa dan negara.

Tanpa nakhoda perempuan dalam kepemimpinan Jepara, harapan untuk kesetaraan dan pemberdayaan tidak boleh putus. Akses ke publik terhadap perempuan tidak boleh dihambat. Pemberdayaan perempuan dengan dorongan usaha dibutuhkan agar mereka dapat mandiri.  Bantuan permodalan juga diperlukan agar usah kecila yang dijalankan tetap hidup. Agar perempuan dapat berdaya dan tidak dipandang sebelah mata sebagai sumber persoalan di masyarakat.
Harapan kepada pemimpin baru kabupaten yang mempunyai sejarah panjang kaum perempuan adalah munculnya program pemberdayaan yang nyata. Selama kampanye barangkali hanya disinggung sedikit atau bahkan tidak tergarap isu keperempuanan. Namun, setelah menjadi bupati dan wakil bupati Jepara muncul langkah yang kokoh menguatkan posisi perempuan.

Dalam implementasi kebijakan, perempuan selalu dijadikan subjek, sehingga selalu diajak berpartisipasi memberikan masukan. Perempuan juga harus dilibatkan dalam penentuan program yang sesuai dengan kepribadiannya. Pendekatan kebijakan dari atas ke bawah dihilangkan dengan mengajak yang bawah sebagai bagian pengambil kebijakan yang di atas.

Sejarah perempuan Jepara semoga bukan hanya manis ketika diseminarkan, disemboyankan, atau dikampanyekan. Tetapi mampu menjadi energi bagi pemerintahan Jepara untuk menjadi kawasan yang mempunyai sensivitas gender. Meskipun laki-laki yang menjadi imam bagi warga Jepara, semoga mempertimbangkan faktor historisi kabupaten yang dipimpinnya. Tanpa RA Kartini, Ratu Kalinyamat, Ratu Shima Jepara bukan apa-apa. (24)

—Zakki Amali, wartawan Suara Merdeka Biro Kudus.
(/)