Setelah sempat beberapa bulan cooling down menyusul kemelut proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Pati, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati Pramudya Budi Listyantoro resmi mengumumkan pengunduran dirinya, Senin lalu. Alasan pengunduran diri dikarenakan persoalan hukum yang tengah membelit Pramudya. Pengunduran diri Pramudya kembali membawa persoalan pilkada Pati dalam lingkar kemelut yang memprihatinkan.

Seperti diketahui, penyidik Polres Pati telah menetapkan Pramudya sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) KPU Pati No 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, serta Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011. Dengan status sebagai tersangka tersebut, memang logis apabila Pramudya memilih mundur dari jabatan ketua KPU. Tetapi, tidak bisa disangkal bahwa hal itu memunculkan persoalan baru.

Sebelumnya, pilkada Pati yang sudah berlangsung pada Juli 2011 menghasilkan perolehan suara tertinggi untuk pasangan Haryanto-Budiono dan Sunarwi-Tejo Pramono. Putaran kedua yang sedianya dilaksanakan pada September 2011 batal setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pasangan Imam Suroso-Sudjoko sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati yang direkomendasikan DPP PDIP. Pilkada harus diulang dan sejak itulah prosesnya menggantung.

Pilkada ulang yang semestinya memberikan jawaban segera bagi masyarakat atas kemelut pemilihan kepala daerah itu ternyata juga menghadapi banyak hambatan. Ditambah dengan pengunduran diri ketua KPU, sepertinya proses pilkada Pati kembali ditarik mundur jauh ke belakang. Jadwal pilkada yang tidak menentu sejak batalnya pilkada putaran kedua dikhawatirkan menjadi semakin kabur apabila persoalan di KPU ini tidak segera terselesaikan.

Kemelut pilkada Pati yang berkepanjangan ini berisiko memunculkan problem yang makin pelik. Yang paling dirugikan akibat persoalan ini tentu saja masyarakat. Warga Pati tidak segera memperoleh pemerintahan baru yang sah terbentuk dari hasil pilkada. Akibatnya, proses pelayanan publik dan kinerja pemerintahan sangat dirugikan. Belum lagi jika dihitung kerugian biaya karena ongkos miliaran rupiah yang telah dikucurkan untuk pilkada menjadi sia-sia.

Dampak sosial berikutnya adalah timbul sikap pesimistis warga terhadap proses demokrasi pilkada. Apatisme warga tentu akan sangat berbahaya bagi pendewasaan politik rakyat. Padahal, kepastian anggaran untuk tahapan pilkada ulang juga belum ada titik terang. Itu semua merupakan tanda-tanda bahaya bagi proses demokrasi bagi warga. Desk Pilkada Provinsi, KPU Jateng, dan elemen masyarakat terkait harus segera merespons untuk menyelamatkan proses pilkada Pati. (/)