Simaklah pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini, “Tidak ada penonaktifan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, karena proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung’’. Catat pula statemen Anas, “Kalau korupsi, saya berhenti dari politik”. Dua penegasan itu mengadang spekulasi tentang berbagai kemungkinan sikap SBY terhadap posisi Anas.

Tentulah kita harus pandai-pandai membaca ’’bahasa tanda”. Yakni bagaimana publik menerima dan memaknai sikap tersebut; seperti apa kira-kira respons KPK terhadap pilihan langkah SBY yang notabene adalah pemimpin nasional; juga pergulatan apa yang akan berlangsung di internal Demokrat sebagai partai penguasa. Seperti apakah implikasi psikologis, sosiologis, dan hukum yang bakal berkembang?

Apakah kita kecewa ketika SBY memilih langkah mengendapkan spekulasi hukum tentang posisi Anas dalam skandal suap Wisma Atlet SEA Games ini dan sejumlah dugaan kasus lainnya? Kesaksian dalam persidangan banyak mengaitkan nama Anas. SBY ibarat melempar bola panas ke KPK, dengan seolah-olah menegaskan sikap Partai Demokrat selanjutnya tentang Anas akan tergantung pada lembaga ekstrayudisial itu.

Mudah diperkirakan, kondisi keterbelahan di internal Demokrat bakal lebih merunyam, walaupun sang ’’episentrum’’ telah ’’memilih’’ sikap. Pengkubuan yang terkesan makin polar antara kekuatan Anas, Marzuki Alie, dan Andi Mallarangeng akan membuat sulit konsolidasi partai tersebut sepanjang kasus wisma atlet memproses. Padahal Demokrat juga menghadapi fakta: hasil survei menunjukkan kemerosotan citra.

SBY agaknya punya kartu truf tersendiri dengan memberi proteksi awal kepada Anas. Kita menangkap ada simbiosis mutualisme untuk agenda-agenda strategis penyelamatan dari jerat hukum dan kontestasi politik menjelang 2014. Justru KPK-lah yang dengan demikian berada dalam “tekanan”, karena tidak mendapat “pintu” yang terang dari isyarat sikap Presiden SBY untuk menuntaskan persoalan hukum Anas Urbaningrum.

Secara psikologis dan sosiologis, bagaimana jika Anas pun dinyatakan bersalah oleh KPK dalam skandal rasuah itu? Bagaimana kita membaca ìbahasa tanda” dari pernyataan-pernyataan SBY dan Anas sendiri? ’’Bahasa tanda” terkadang tidak mencerdaskan khalayak, kecuali hanya memperkuat kesan rakyat diposisikan sebagai objek yang berada dalam kesenjangan jarak dengan “kecerdasan” para elite kekuasaan. (/)