PATI-Sekelompok massa dari Forum Bersama Masyarakat Pati Peduli Pemilukada, Selasa (7/2), berdemo di Sekretariat KPU, di Kompleks Stadion Joyokusumo. Mereka menuntut mundur Pramudya Budi Listiantoro, tidak hanya  dari jabatan ketua tapi juga dari anggota KPU.

Secara bergantian sejumlah juru bicara berorasi menyampaikan mosi tidak percaya atas kinerja yang bersangkutan, karena dinilai sudah membodohi dan membohongi rakyat.

Selain itu, yang bersangkutan juga dianggap telah menghambur-hamburkan dana APBD.

Namun hasilnya, kata salah seorang juru bicara Fathurrohman, proses pilkada tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, sudah lebih dari lima bulan terkatung-katung tidak ada kejelasan.

Penyebab semua itu tak lain karena ketua KPU dinilai tidak bisa melaksanakan tugas kewajibannya. Terlebih kini statusnya sudah menjadi tersangka atas dugaan pemalsuan SK Nomor 01 Tahun 2011. Karena itu, pihaknya minta kepada kapolres agar yang bersangkutan segera dilakukan penahanan.

KPU Provinsi

Tujuannya tak lain, agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan intimidasi terhadap anggota KPU yang lain. ''Kami tidak butuh bertemu dengan orang tersebut, karena kami dan rakyat Pati telah dibohongi,'' ujar Fathurrohman.

Dalam siaran persnya, forum tersebut meminta kepada KPU dan KPU provinsi untuk melakukan supervisi berkait dengan pernyataan mundurnya Pramudya Budi Listiantoro dari jabatan ketua KPU Kabupaten Pati. Di samping itu, anggota KPU yang lain juga tidak bersedia menjadi ketua.

Hal tersebut jelas merupakan upaya untuk tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Sebab, KPU Kabupaten Pati tanpa ada personel yang menjadi ketua, memang sengaja dibuat mandul.

Di sisi lain, tambah Fathurrohman, kepada penjabat (Pj) bupati, bahwa KPU Pati telah membuat surat sekurang-kurangnya dua kali kepada pemkab, tapi tidak ada jawaban. Sebagai orang nomor 1 di Pati, semestinya dapat segera membuat peraturan bupati (perbub) untuk mendahului anggaran sebagaimana diatur dalam perda sesuai PP 58 Tahun 2005.

Sementara itu, kepada DPRD Kabupaten Pati, jika dapat dipermudah mengapa harus dipersulit. RAPBD 2012 harus segera dibahas sampai tuntas karena banyak mata anggaran yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, menunggu keputusan tidak hanya kebutuhan pemungutan suara ulang pilkada.

Selesai berorasi di depan KPU Pati, kelompok massa pendemo beralih menuju ke Polres. Akan tetapi untuk menyampaikan tuntutannya, dilakukan kelompok tersebut melalui perwakilan.(ad-42)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook