SOLO- Ketua DPR RI Marzuki Alie menganggap aneh perkembangan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini masih ada guru yang bergaji Rp 200.000 atau Rp 300.000. Hal ini sebagai bukti belum adanya perhatian khusus pada guru, terutama guru swasta dan honorer.

“Aneh, padahal upah pekerja lain yang latar belakangnya tidak jelas saja bisa lebih dari itu. Harusnya tidak demikian,” kata  Marzuki dalam pelantikan pengurus besar Persatuan Guru (Swasta) Seluruh Indonesia (PGSI) periode 2011-2016 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, Sabtu (4/2).

Menurutnya, negara harus bertanggung jawab pada kualitas pendidikan. Ini merupakan tugas pelayanan yang diamanatkan oleh konstitusi. Peningkatan pelayanan pendidikan bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan ada sinergi dengan pemerintah daerah.

“Jangan ganti menteri ganti sistem pendidikan. Apalagi jika DPRD dan kepala daerah tidak peduli pendidikkan. Maka jangan harap kota itu akan maju,” tegas Marzuki yang didhapuk sebagai Pembina PGSI.

Ketua PGSI Jawa Tengah Muh Zen Adv mengatakan, harusnya ada sharing anggaran dari pusat, provinsi, dan kota, agar gaji guru bisa minimal mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Ini sangat penting. Upaya ini akan ditempuh dan menjadi prioritas PGSI, karena tidak semua guru swasta bisa sertifikasi,” kata Zen.

Dalam pelantikan sekaligus rapat koordinasi tersebut juga membahas beberapa agenda prioritas PGSI ke depan. Rakor pertama akan membicarakan peningkatan profesionalisme guru.

Sesuai undang-undang guru dan dosen, guru minimal bergelar S-1. Kenyataannya, saat ini 50% guru di pendidikan dasar belum kualifikasi akademik, belum S-1. Dari jumlah itu, 90% merupakan guru swasta.

Zein mengatakan, PGSI akan secara kontinu melakukan upaya peningkatan kualitas guru swasta. Hal ini akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pelantikan pengurus PGSI dihadiri hampir 1.000 guru swasta dari seluruh Indonesia. (H81-37)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook