SEJAK awal digulirkan kebijakan Ujian Nasional (UN), tampak jelas begitu banyak permasalahan dan kontroversi yang ditimbulkannya. Kebijakan UN pun terus menuai kritik dari para pakar dan praktisi pendidikan serta berbagai kalangan masyarakat.

Melihat banyaknya permasalahan dan carut-marut dalam pelaksanaan UN dapat ditegaskan bahwa dampak dari penyelenggaraan UN lebih banyak mudaratnya dari pada tujuan yang ingin dicapai.

Banyak peserta didik yang frustasi bahkan di antaranya sampai nekat bunuh diri karena merasa tertekan dan cemas yang berlebihan takut tidak lulus.

Ini menunjukkan bahwa UN tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dan telah mengesampingkan aspek paedagogis dalam pendidikan. UN telah membuat peserta didik banyak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan cipta, rasa dan karsa dalam proses pembelajaran.

UN juga telah mengaburkan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai seperti tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003.

Menilik berbagai ketimpangan dan kemudaratan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan UN, maka seyogianya pemerintah melalui Kemendiknas harus bersikap lebih bijaksana dan segera mengkaji ulang kebijakan UN secara komprehensif.

Menjadikan UN sebagai alat memetakan kualitas pendidikan nasional merupakan sebuah irasionalitas pikir. UN yang kita tahu selama ini tidak dapat memberikan data-data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai dasar pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Misalnya, seberapa besar korelasi antara model kurikulum dan prestasi siswa, sejauh mana korelasi antara kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar siswa, dan sebagainya.

UN juga tidak mampu mengukur kemampuan siswa yang bersifat afektif dan psikomotorik. Sekali lagi ini jelas berseberangan dengan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. (24)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook