TANGGAL 12 Desember 2011 menjadi hari bersejarah dalam pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Pada tanggal itu, Ibu Negara Ani Yudhoyono diangkat sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indonesia. Penobatannya dilaksanakan bersamaan dengan Puncak Acara Gebyar PAUD 2011 di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Benarkah, penobatan ini memiliki makna signifikan bagi pengembangan PAUD? Tentu kita tidak tahu secara pasti untuk bisa menjawabnya saat ini. Kalau pun menjawabnya, bisa jadi menjadi sikap yang sangat ceroboh. Tulisan sederhana ini dimaksudkan sebagai upaya mendekati makna pentingnya Ibu Negara menjadi Bunda PAUD, yang akan dikembangkan secara spekulatif dari kacamata politik dan ekonomi.

Sebagaimana kita pahami, jangkauan layanan PAUD masih sangat terbatas. Seperti disampaikan Mendikbud Muhammad Nuh, saat ini anak di bawah usia 6 tahun mencapai 30 juta tetapi yang baru terlayani PAUD hanya 16 juta anak atau baru 57%. Untuk mencapai target layanan menjangkau seluruh anak, juga bukan persoalan sederhana.
Jika mengasumsikan dalam batas minimalis, pertambahan anak balita selama 10 tahun mencapai 10%, jumlah itu bertambah menjadi 33 juta anak balita. Dalam nalar seperti inilah, kemungkinan yang menyebabkan Mendikbud hanya berani menarget, pada 2015 bisa menjangkau 75%.

Dalam pembacaan seperti itu, untuk bisa memberikan layanan pendidikan paripurna, bukan hanya butuh komitmen politik melainkan juga kehendak politik dari seluruh komponen bangsa, terutama pengambil kebijakan.
Sebagaimana watak aslinya, dalam dunia politik, perlu figur yang juga bisa menjanjikan keuntungan secara politis sehingga para elite politik akan benar-benar mendukung terpenuhinya target layanan seluruh anak usia dini. Meskipun demikian, sangat disadari daya dukung anggaran untuk pengembangan dunia pendidikan juga meningkat, dan kebutuhan untuk pengembangan pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif juga tumbuh.

Dengan kata lain, mengandalkan daya dukung anggaran semata-mata murni dari negara hampir bisa dikatakan mustahil untuk bisa mencapai target layanan pendidikan anak usia dini bisa menjangkau 75 persen pada 2015. Sektor yang bisa dibidik dan bisa diharapkan peran sertanya untuk penambahan anggaran yang dibutuhkan tentu saja dunia usaha.

Makna Signifikan

Sayang, kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sampai saat ini masih terbatas di kalangan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan gas bumi. Kalau toh ada perusahaan di luar itu, sesungguhnya hanyalah kesadaran para pimpinannya.

Di sisi yang lain, tingkat kemiskinan masyarakat juga masih tinggi sehingga daya ekonomi mereka untuk memasukkan anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun menjadi persoalan tersendiri. Baby booming yang saat ini mulai terasakan dampaknya, dan 10 tahun ke depan akan menjadi ledakan dahsyat, terutama setelah peran BKKBN dilemahkan dalam waktu 5 tahun ke belakang.

Untuk melahirkan komitmen dan kehendak baik di kalangan elite politik dan ekonomi, bukanlah persoalan mudah melainkan juga butuh figur yang memiliki pengaruh kuat di kalangan pelaku politik dan ekonomi. Ani Yudhoyono, sebagai istri Presiden memiliki prasyarat dasar untuk memengaruhi kalangan politik dan pelaku ekonomi.
Dalam pembacaan itu, bisa dikatakan tampilnya Ibu Negara sebagai Ibunda PAUD Indonesia, akan memiliki makna yang signifikan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di negara kita  sehingga bisa memengaruhi secara politis, baik di kalangan pelaku politik maupun pelaku ekonomi.

Tentu saja obsesi ini terwujud manakala Ibu Negara secara pribadi juga memiliki komitmen kuat . Predikat itu membutuhkan semangat dan kerja keras untuk membuktikannya dalam kenyataan sosial. (10)

— Mukhotib MD, pengelola PAUD Pandan Wangi Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang (/)