BATANG - Meskipun jadwal pembebasan lahan tol Batang-Pemalang sudah disepakati, namun kades-kades di wilayah yang terkena tol meragukan pembebasan lahan akan segera dilakukan.

Pasalnya, sampai saat ini tidak ada surat yang dikirim ke mereka terkait persoalan itu. Termasuk jadwal sosialisasi yang seharusnya diadakan 1-15 Februari kepada masyarakat.

”Kalau memang ada sosialisasi pembebasan lahan harusnya ada surat ke kades. Ternyata tidak ada surat yang turun ke bawah. Kalau suratnya tidak ada berarti belum valid,” ujar Kades Sawahjoho, Warungasem, Sudarno, Rabu (1/2) lalu.

Dia mengatakan, sebagai aparat pemerintah pihaknya berpegang pada aspek normatif yakni surat dari Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Tol Batang-Pemalang. Selama itu belum ada, maka rencana sosialisasi dan pembebasan lahan tol masih disanksikan. Sebelumnya, berdasarkan jadwal yang disepakati TPT, P2T, dan PT Pemalang-Batang Toll Road selaku investor, sosialisasi pembebasan lahan akan dilakukan 1-15 Februari di delapan desa yang akan dilalui pembangunan tol. Hal itu akan diikuti kegiatan lain sampai jadwal pembayaran ganti rugi dan pelepasan tanah pada 15 Juni-7 Desember.

”Kita menunggu sosialisasi dan butuh kepastian. Sebab tujuh pimpinan desa di Kecamatan Wa­rungasem yang akan dilalui tol belum tahu,” tuturnya.

Kades Banjiran, Warungasem Mursidin menyatakan hal senada. Pihaknya meragukan pembebasan lahan tol akan segera dilakukan.

Ganti Untung Tinggi

Selama ini, imbuh dia, pembebasan tol sudah mandek sekitar tiga tahun dan tidak ada kejelasan.

”Kita belum sepenuhnya yakin pembebasan tanah soal tol akan terealisasi sampai ada bukti. Masyarakat di sini juga tidak terlalu berharap. Cuma butuh kepastian. Kalau jadi segera dibebaskan, kalau tidak jadi ya tidak sekalian,” tandasnya.

Dia menambahkan, di desanya ada 20 rumah warga dan 21 lahan pekarangan yang akan terkena tol. Dirinya berharap, pembebasan lahan tol ada kepastian. Termasuk honor bagi perangkat desa yang telah mengukur  tanah dan baru dibayar satu kali saja.

Luwiyah, warga Banjiran yang akan terkena tol mengatakan, kalau jadi ada pembebasan lahan, maka ganti untung yang diberikan TPT atau P2T harus tinggi. Sebab mereka harus mencari tanah atau membangun rumah lagi. Sementara itu, harga tanah dan material rumah sekarang mahal.   

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Yoyok Hadimul­yo Anwar mengungkapkan, pihak­nya sifatnya menunggu dari P2T terkait proses pengukuran tanah di desa yang akan terkena tol. Untuk Batang, dari delapan desa, lima desa telah selesai pengukuran lahannya yakni Rowobelang, Banjiran, Cepagan, Sawahjoho, dan Pase­karan. Sementara itu, Desa Kali­be­luk, Candiareng, dan Masin belum selesai.

Direktur Keuangan PT Pema­lang-Batang Toll Road Amba menegaskan, pengadaan tanah ruas tol Batang-Pemalang akan dilaksanakan sesuai jadwal.  (H56-58)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook