Sejumlah tokoh seperti Try Soetrisno, Din Syamsuddin , Hasyim Muzadi, Sultan HB X dengan kritis menyoroti keadaan republik sekarang ini. Menurut mereka, Indonesia sekarang ini tengah dikuasai para kapitalis sebagai akibat dari amandemen UU 45, pada 2002. UUD 45 sebelum amandemen keempat 2002 mengamanatkan tentang sistem ekonomi kerakyatan. Sekarang, keperpihakan itu sama sekali tidak ada, dan rakyat hanyalah pelengkap semata.

Setelah amandemen itu, bangsa ini berada dalam situasi ekonomi yang sangat dikuasai para kapitalis, sehingga dominasi asing sangat menonjol di sini. Rakyat hanya menjadi penonton, bahkan lebih dari itu sering menjadi korban. Situasi yang sekarang sedang berkembang pada proyek-proyek yang menimbulkan korban seperti di Bima, Mesuji, dan lain-lain adalah bukti nyata akibat dominasi kapitalis itu. Keadaan hampir pasti akan bertambah runyam.

Jika kita tengok sejenak ke belakang, maka kita akan menemukan beberapa hal menarik berkaitan dengan amandemen itu. Dulu, UUD 45 diamandemen karena berbagai alasan, seperti bahwa undang-undang tersebut tak mampu memenuhi kebutuhan zaman, hanya klise dan dipenuhi idealisme belaka tanpa melihat realitas, dan alasan politik lainnya. Maka, UUD 45 itu kemudian diamandemen, dan dicoba didekatkan dengan realitas kehidupan.

Fakta saat itu, Indonesia memang tidak sedang berada dalam tatanan ekonomi kerakyatan, bahkan sedang beranjak menuju kapitalisme. Maka, dengan penuh sindirian pengamat mengatakan, republik ini sedang mempraktekkan kapitalisme malu-malu. Fakta kapitalis, tetapi keberadaan lembaga-embaga ekonomi kerakyatan mendapatkan perhatian dan juga subsidi besar, seperti koperasi misalnya. Tetapi, begitu terjadi amandemen, koperasi nyaris dibiarkan.

Dalam realitas kehidupan politik kala itu juga demikian. Orde Baru mempraktikkan demokrasi yang bersandar pada musyawarah dan mufakat. Faktanya memang ada tahapan-tahapan dan proses pemilu, tetapi semua diatur dan disepakati, bahkan dimanipulasi  di bawah meja. Ketika praktik seperti itu dibongkar, diganti demokrasi langsung dalam berbagai tingkat pemilu dan diganti seperti pemilihan lurah zaman dulu, maka ketidaksiapan terjadi di mana-mana.

Realitas seperti itu menunjukkan bahwa sebagian besar dari elite politik tidak memiliki visi yang menjangkau jauh ke depan. Kenegarawanan mereka belumlah matang, sehingga produk-produk yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dll tidak mampu menjawab tantangan zaman. Hanya dalam beberapa tahun saja, produk yang mereka lahirkan dengan mudah dikoreksi. Visi semua produk undang-undang hanyalah pragmatisme belaka. (/)