CILACAP - Kondisi jalan penghubung Desa Nusawangkal-Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, yang rusak parah dikeluhkan warga. Kerusakan jalan mulai dari depan Balai Desa Nusawangkal. Kendaraan yang lewat, terlebih sepeda motor, harus ekstra hati-hati karena banyak lubang menganga. Di beberapa titik terdapat sisa air hujan yang masih menggenang.

"Jalan ini rusak karena sering terendam air. Kalau turun hujan deras, air dari saluran kerap meluber ke jalan sehingga aspal menjadi cepat rusak," kata Dirkam (45), warga setempat, kemarin.

Menurut dia, jalan sepanjang kurang lebih tiga kilometer itu termasuk jalur urat nadi bagi warga. Sebab, sering dijadikan jalan terobosan ke jalur selatan-selatan.

Kendaraan yang melintas kebanyakan mengangkut hasil pertanian. Namun ada juga kendaraan pengirim barang dagangan atau material bangunan.

"Tapi semenjak rusak, jarang ada kendaraan yang lewat. Paling yang sering dijumpai hanya motor dan sepeda onthel," katanya.

Ketua Komisi C DPRD Cilacap, H Kamaludin, mengatakan, banyak jalan desa yang kondisinya masih rusak. Perbaikannya dilakukan bertahap, sesuai anggaran yang dialokasikan. Berhubung anggaran pembangunan dari APBD terbatas maka diadakan program aspal swadaya. Bagi masyarakat yang ingin jalan di desanya baik dan mulus, silakan mengajukan proposal untuk minta bantuan aspal swadaya. (ag-78)

Sekolah Masih Diizinkan Pungut Sumbangan

PURBALINGGA- Dinas Pendidikan masih mengizinkan sekolah untuk memungut sumbangan kepada orang tua, meskipun telah ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 tahun 2011, tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan SD dan SMP.

''Permendiknas dikeluarkan tahun ini dan terkait tahun anggaran, sedangkan acuan kami adalah tahun pelajaran. Tahun anggaran dimulai 1 Januari hingga 31 Desember. Adapun tahun pelajaran, mulai 1 Juli hingga 30 Juni,'' kata Kepala Dinas Pendidikan Heny Ruslanto.

Karena itu, kebijakan sekolah yang menggunakan acuan tahun pelajaran tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Untuk itu komite sekolah diminta bijaksana menyikapi hal ini. Sebab kebijakan pungutan sekolah di awal tahun pelajaran itu tidak lepas dari persetujuan komite.

''Pungutan kepada wali murid itu adalah komitmen yang lama antara sekolah dengan komite. Jadi harus diselesaikan dahulu apa yang sudah disepakati itu. Jangan sampai nanti halaman baru dipaving separo, yang separo tidak dipaving karena ada larangan itu,'' katanya.

Sementara Kepala SMPN 1 Padamara Heru Prayitno sepakat dengan kebijakan Kepala Dinas. Menurut dia, program dalam satu tahun pelajaran itu sudah dirancang pada akhir tahun pelajaran sebelumnya. Program itu pun sudah dibuatkan rencana anggaran belanja (RAB).

''Kami mengharapkan diberi kesempatan untuk menarik sumbangan. Paling tidak untuk periode Januari-Juni 2012 masih bisa menerima sumbangan yang dulu sudah disepakati bersama dengan orang tua. Karena saat ini banyak program pembangunan yang baru setengah jalan,'' katanya. (F10-63)l

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook