SEMARANG- Nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kian santer disebut-sebut dalam persidangan kasus suap Wisma Atlet. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah saatnya memeriksa Anas secara intensif.

Hal itu dikatakan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta Hifdzil Alim.

”Dasarnya adalah kesaksian Yulianis di persidangan Nazaruddin,” jelas Hifdzil, Minggu (29/1).

Dalam persidangan, Yulianis, mantan wakil direktur Keuangan Grup Permai,  menyebut ada aliran dana Rp 30 miliar dan 5 juta dolar AS dari Grup Permai ke Kongres Demokrat di Bandung tahun 2010.

Ia juga menyebut, Anas pernah menerima gaji Rp 20 juta dari PT Anugerah Nusantara, salah satu perusahaan Nazaruddin di bawah Grup Permai. Dalam proyek Wisma Atlet, Anas disebut-sebut menerima imbalan dari PT Permai. Namun, dalam beberapa kali kesempatan Anas membantah tudingan itu. Dia menyebut tuduhan Nazar tak berdasar.

Menurut Hifdzil, jika dalam pemeriksaan kelak ditemukan keterlibatan Anas, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tersangka.

”Harus dicekal, biar (Anas) tidak lari ke luar negeri,” imbuhnya.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Anas diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang diungkap dalam persidangan Nazaruddin.

Perpecahan

Konflik internal di tubuh Partai Demokrat, dalam hal ini antara kubu Anas dan non-Anas, menjurus ke perpecahan partai pemenang pemilu itu. Demikian pandangan peneliti politik Charta Politika Yunarto Wijaya.

"Mereka saling serang, saling berbantahan. Malah ada upaya perebutan kekuasaan. Ditambah dugaan keterlibatan oknum elitenya dalam kasus korupsi, hal itu membuat citra Demokrat makin terpuruk di mata publik," kata Yunarto dalam diskusi Sindo Radio bertema Demokrat Terguncang di Warung Daun, Jakarta, pekan lalu.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai,  elektabilitas Demokrat makin menurun, sejalan dengan lunturnya citra sebagai partai antikorupsi.

"Bila kita kaitkan dengan iklan pencitraan Demokrat pada Pemilu 2009, kita lihat para aktor iklan tersebut adalah Angelina Sondakh dan Anas. Kini mereka menjadi sasaran karena disebut-sebut dalam persidangan. Citra partai pun luntur," kata Qodari .

Qodari menilai publik sulit menerima kembali PD bila dikecewakan seperti itu. Apalagi bila nanti proses hukum benar-benar menjerat Anas dan Angie.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan, Demokrat tidak ingin dipusingkan dengan berbagai tudingan yang belum punya kekuatan hukum yang tetap.

"Kader-kader PD tetap mengutamakan kerja untuk rakyat. Kami terus bekerja dalam rangka memperbaiki elektabilitas yang dinilai turun. Jangan sampai kami tersandera dan juga tidak kerja untuk rakyat," katanya.

Menurut Saan, kader Demokrat justru curiga, suasana saat ini sengaja dibuat kelompok tertentu agar bisa digunakan untuk terus menerus menyerang Demokrat.

Mengenai isu perpecahan, Saan membantah. Hal itu terjadi karena semua kader ingin menyelamatkan partai dari serangan yang bertubi-tubi akhir-akhir ini. Namun karena ada perbedaan cara pandang, maka terkesan terjadi perpecahan. (ana,F4-59)

(/)