PEREMPUAN memasuki dunia kerja adalah masalah klasik yang setiap saat muncul dan selalu ’’dicetak ulang’’ setiap ada pembahasan tentang keterlibatan perempuan di sektor publik. Masyarakat sudah telanjur menarik dua kutub yang berbeda.

Kutub publik sebagai dunia kerja milik laki-laki yang penuh prestasi dan ambisi. Satu lagi adalah kutub domestik dunia rumah tangga milik perempuan yang berfungsi perawatan dan sosial, dan ini dipandang tidak prestisius. Maka ketika ada perempuan yang memasuki dunia kerja, selalu saja muncul pertanyaan klasik: bagaimana perempuan dapat menjalankan peran sebagai istri dan ibu ketika dia bekerja di luar rumah? Sementara pertanyaan yang sama tidak pernah muncul ketika ada laki-laki yang bekerja di luar rumah, bahkan pulang sampai larut malam sekalipun.

Perempuan harus bisa menunjukkan kemampuannya, bahwa dia tidak seperti blue print yang selama ini ada, hanya bisa menjadi istri dan ibu, tetapi juga harus membuktikan mereka bisa menjadi pekerja yang profesional. Hal ini harus dilakukan oleh para perempuan bekerja, karena rekan kerjanya yang laki-laki belum bisa menerima kehadiran ’’ibu rumah tangga’’ di dunia kerja. Kalaupun sudah, pastilah masih dianggap sebagai pekerja kelas dua, yang berbeda dari laki-laki.

Untuk semua itu, tentu ada cost ideology yang harus dibayar perempuan yang bekerja. Mereka harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa, sehingga merasa tidak ’’menyalahi kodrat sebagai perempuan’’.
Kodrat ini juga terus direproduksi dalam diskursus-diskursus, sehingga perempuan menjadi semakin terbelenggu, terkekang dengan slogan dan harapan yang ada dalam masyarakat. Pemahaman kodrat di masyarakat seringkali masih dirancukan dengan konsep sosial budaya tentang feminitas dan maskulinitas.

Gambaran kerasnya dunia publik tersebut menunjukkan, perempuan belum diakui sebagai pekerja profesional. Konsep perempuan sebagai ibu dan istri mengalami perluasan ke sektor publik, yang seharusnya menghargai
profesionalisme. Perempuan masih ditempatkan sebagai objek dan mendapat penekanan pada saat mereka memasuki sektor publik, padahal sudah banyak perempuan yang mampu memainkan peran sebagai subjek di sektor ini.

Sektor publik tampak belum disiapkan untuk menerima kehadiran perempaun secara semestinya. Hal ini justru memaksa perempuan untuk selalu berusaha ’’menjadi laki-laki” di dunia kerja, atau minimal seperti yang diharapkan oleh para lelaki, agar bisa diterima sepenuhnya oleh rekan kerjanya yang laki-laki.
Reproduksi Kapitalisme
Sebenarnya, gejala keterlibatan perempuan di dunia kerja menandakan perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya, dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak saja sebagai istri atau ibu, tetapi juga sebagai pekerja dan perempuan karier. Namun keterlibatan semacam ini bukan tanpa biaya.

Perempuan harus mengeluarkan banyak ’’biaya’’ yang tak disadari untuk memasuki dunia kerja. Kecenderungan ini sangat dipengaruhi oleh image yang memandang perempuan sebagai “pendatang baru” dalam dunia kerja.
Ketika melamar kerja, tidak hanya dipandang kualitas intelektualitasnya, melainkan juga sosok dan statusnya sebagai perempuan. Konsekuensinya, berusaha menampilkan diri ’’habis-habisan’’ agar sebagai ’’pendatang’’ bisa diterima. Dalam kekuasaan kapitalisme yang cenderung patriarkat, tubuh dan seksualitas perempuan masih dipandang sebagai penentu untuk melamar pekerjaan atau untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Media massa pun ikut mereproduksi kekuasaan kapitalisme dalam dunia kerja. Melalui iklan dan tayangan televisi selalu ditampilkan citra perempuan kerja yang punya karier bagus dengan penampilan wangi dan segala fasilitas yang modern. Mereka digambarkan aktif, pintar, bersih, wangi, dan atribut lain perempuan ’’kantoran’’ yang sedap dipandang. Kondisi demikian itu tidak saja menguntungkan kapitalisme, tetapi juga menggelisahkan perempuan, karena selalu ingin tampil seperti yang dicitrakan dalam iklan. Karenanya, banyak perempuan beramai-ramai membangun citra dirinya seperti sosok yag diharapkan dunia publik — yang dianggap dunia laki-laki — sebagai perempuan cantik, pintar, cerdas dan elegan.

Kondisi semacam itu ternyata terus “dicetakbirukan” pada berbagai kasus, berbagai tempat, dan berbagai jenis pekerjaan. Maka tidak heran jika di banyak kasus ada ’’keharusan-keharusan untuk menjadi laki-laki’’ agar bisa diterima sejajar dengan rekan kerja yang “benar-benar lelaki”. Akhirnya banyak perempuan bekerja yang sukses, aktif, pintar, cerdas, yang dijuluki ’’bukan perempuan biasa’’, bahkan ada yang bilang ’’perempuan setengah laki-laki’’. (24)

— Prof  Dr Tri Marhaeni Pudji Astuti, MHum, dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Unnes Semarang (/)