KETIKA kita berbicara masalah politik, seringkali  orang salah penafsiran, sehingga membuat image buruk tentang dunia politik dan hanya dipandang sebelah mata.

Berbicara masalah politik berarti berbicara masalah kebijakan dan kebijaksanaan  yang nantinya bisa menciptakan grand strategy dan teknis ataupun metode untuk diterapkan di dalam kepemerintahan.

Para pemimpin perguruan tinggi (PT) sering mengkritisi permasalahan kebangsaan, termasuk soal politik melalui Forum Rektor Indonesia ( FRI) yang hanya terkesan seakan mau ikut campur masalah kenegeraan, seakan ingin membongkar busuknya pemimpin bangsa dan ”sok tahu” tentang masalah yang sedang dialami dalam sebuah negara.

Nah, kata ”sok” ini terkadang bisa menghambat sampainya sebuah aspirasi para pemimpin PT untuk mengungkapkan gagasan ”politik yang akademis”.

Maksudnya, ketika seorang rektor ingin mengungkapkan unek-uneknya untuk bisa membantu urun rembuk(berpendapat) demi membangun citra bangsa, bukan lantas rektor ingin ”sok tahu” tetapi justru memikirkan problem solving atau pemecahan masalah yang sedang dialaminya. Hal ini yang menjadi dasar rektor untuk selalu berkiprah dalam kemajuan bangsa.

Memang negara tidak akan bisa maju apabila tidak ada para tokoh intelektual yang bisa mengawal Indonesia yang pada saat ini telah dinyatakan sebagai negara yang gagal.

Kini tibalah saatnya para pemikir dari kaum cendikiawan beraksi sebagai wujud implementasi Tridarma Perguruan Tinggi untuk menjadi lader of change di mana rektor harus bisa ikut serta dalam pembangunan politik yang berkarakter yang sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila tanpa mengabaikan kegiatan pendidikan di dalam PT mereka sendiri.

Inilah yang sangat didambakan oleh semua rakyat Indonesia. Dengan adanya sikap dari mereka, Insya Allah Indonesia akan lebih dewasa dan mampu bersaing dalam era globalisasi sehingga tidak lagi ada istilah rektor ikut campur masalah politik. (24)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook