panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
29 November 2011
Revitalisasi Nilai Pancasila
  • Oleh Ani P dan Lita T

”Perlu kesadaran kolektif semua elemen bangsa untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, sebagai esensi dasar ideologi negara”

BERBAGAI masalah yang menimpa bangsa kita, seperti terlihat dari kemerebakan kekerasan sosial, tingginya angka kemiskinan, persoalan ketidakadilan, merosotnya nilai-nilai kehidupan, termasuk tingginya kasus korupsi, menjadikan semua pihak prihatin. Mereka  berupaya mengingatkan dan mengembalikan Pancasila sebagai  jati diri yang seharusnya menjadi komitmen bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah komitmen final yang tidak perlu digugat lagi, bagi semua elemen bangsa, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk mengupayakan perwujudannya secara berkelanjutan. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno tak kenal lelah menyosialisasikan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar negara. Dalam berbagai kesempatan ia juga mengingatkan kebesaran bangsa ini yang dikaitkan dengan keampuhan Pancasila sebagai landasan membangun negara yang merdeka, maju, adil, makmur, dan sentosa

Pada masa Orde Baru, penguasa menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik, tercermin dari berbagai kebijakan yang mengharuskan ormas, orpol, dan berbagai organisasi berlandaskan Pancasila, sebagai satu-satunya asas. Pemerintah menggunakan istilah itu untuk tidak mengatakan sebagai asas tunggal. Sebuah penghalusan bahasa.

Praktiknya, Pancasila kemudian menjadi alat melegitimasi berbagai produk kebijakan. Dalam perjalanannya persoalan infrastruktur politik terlalu larut mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan hal ini mengakibatkan secara perlahan popularitas Pancasila menurun, di tengah kuatnya  gelombang globalisasi.

Pada pertengahan era kepemimpinan Soeharto, menjadi wacana di tengah masyarakat terkait dengan belum optimalnya implementasi Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan nyata. Masyarakat kemudian menganggap Pancasila hanya sebuah utopia. Sejatinya, masyarakat menginginkan sinerginitas Pancasila sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis, yang perlu revitalisasi.

Survei Badan Pusat Statistik tahun 2010 menunjukkan temuan bahwa masyarakat masih membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari 12.000 responden, 79,26% menyatakan Pancasila penting untuk dipertahankan, 89% berpendapat timbulnya permasalahan bangsa karena kurangnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila.

Hasil dari survei tersebut juga merekomendasikan solusi guna lebih memahami Pancasila.  Misalnya, menyosialisasikannya lewat dunia pendidikan (30 %), perilaku pejabat negara sebagai anutan (19%), dan lewat ceramah agama (10%). Guru dan dosen dipercaya untuk memberi materinya, selain badan khusus bentukan pemerintah.

Medode Transfer

Bidang pendidikan dianggap sebagai media strategis untuk mentransfer pemahaman tentang Pancasila. Dalam praktik, siswa dan mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman normatif tapi melalui berbagai pendekatan dan metode  partisipatif mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai produk yang terbentuk lewat pemikiran panjang, proses itu lebih pas melalui transfer pendidikan, dari tingkat PAUD hingga SMA atau sederajat.

Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD mengatakan, berbagai konflik dan kekerasan sosial, serta menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Kesantunan, toleransi, dan tepa selira yang menjadi karakter orisinal bangsa ini luntur karena penetrasi pemikiran dan tindakan pragmatik individualistik.

Untuk mengatasinya, perlu kesadaran kolektif semua elemen bangsa untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, sebagai esensi dasar ideologi negara. Mahkamah Konstitusi bahkan menganggap  penting mengadakan kegiatan untuk mengembalikan kesadaran kolektif akan arti pentingnya Pancasila bagi guru PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA atau sederajat.

Lembaga tinggi negara itu bersama Fakultas Hukum Undip dan Dinas Pendidikan Jateng mewujudkan gagasan itu lewat Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Forum itu mengidentifikasi problem dalam pendidikan Pancasila dan konstitusi. Solusinya adalah mencari format, metode, dan mekanisme yang efektif untuk mentransfer materi itu kepada peserta didik. (10)


— Ani Purwanti SH MHum dan Lita Tyesta SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER