MENURUT UU Sisdiknas 2009, rektor adalah pimpinan perguruan tinggi yang mempunyai kewajiban memajukan ilmu pengetahuan di institusinya masing-masing.
Secara struktural, rektor berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, dan otomatis di bawah Kepala Pemerintahan (Presiden).

Posisi tersebut mengharuskan rektor tunduk pada pemerintah. Akan tetapi, rektor bukan kerbau yang dicocok hidungnya. Rektor adalah kaum akademisi, intelektual, yang mempunyai konsep dan pandangan sendiri sebagai pendidik bukan politik.

Sejak dibentuk 9 September 1998 di Bandung, Forum Rektor Indonesia (FRI) lekat sekali dengan dunia politik dan permasalahan negara. Sejak 12 tahun silam peran FRI dapat kita cermati sebagai pemantau pemilu, pengritik UU BHP, penolak pembangunan gedung baru DPR, pengritik ide pembubaran KPK, dan bersama tokoh lintas agama mendukung gerakan lawan kebohongan publik pemerintahan SBY-Boediono, dan lain-lain. Semua peran tersebut merupakan peran bagi politikus bukan peran pendidik. Lantas apa peran FRI dalam pendidikan?
Sejatinya rektor adalah pemimpin dan pendidik bukan pendidik politik di institusi pendidikan. Jika rektornya saja sudah berpolitik, apakah sebuah institusi mau dijadikan ajang berpolitik?

Dari pada FRI bermain politik, alangkah elok jika kembali berperan sebagai pendidik. Kembali ke jalan yang benar itu lebih baik.
Maju tidaknya suatu PTN ataupun PTS bukan dilihat dari siapa rektornya, tapi prestasi apa yang diraihnya.
Rektor sebagai pimpinan tertinggi, ibarat nakhoda sebuah kapal. Kapal itu mau berlabuh ke mana, nakhoda yang membawanya.

Akan lebih baik lagi jika FRI sebagai ajang kompetisi akademis yang menjunjung tinggi sportivitas bukan politik. Setiap rektor berkompetisi untuk memajukan institusinya dengan program-program unggulan yang menjadi identitas institusinya masing-masing. (24) (/)