PERAN ekonomi kaum perempuan sungguh tak dapat diremehkan di negeri ini. Ketika krisis ekonomi sangat memberatkan kehidupan rumah tangga, kaum perempuan mampu tampil sebagai penyelamat dan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga.

Lentur, tidak mudah rapuh, apalagi patah. Itulah keunggulan sifat kaum perempuan. Dalam keadaan krisis yang menghimpit, mereka memiliki visi dan kreativitas. Mereka mampu meretas jalan keluar untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya.

Representasi peran ekonomi kaum perempuan dapat dilihat dari beberapa data berikut. Di Indonesia, jumlah korporasi ekonomi didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.  Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), jumlah usaha mikro sekitar 50,70 juta unit (98,90%), usaha kecil sekitar 520.220 unit (1,01%), dan usaha menengah 39.660 unit (0,08%), sedangkan usaha besar sekitar 4.370 unit (0,01%). Pelaku usaha, terutama usaha kecil, mayoritas atau 60-80% adalah kaum perempuan.

Cerita kelompok usaha besar beda lagi. Bisnis mereka yang menggurita karena pemerintah memproteksi pasar domestik untuk mereka. Bisa dibilang mereka jago kandang. Tetapi ketika krisis moneter melanda kawasan Asia dan Indonesia, usaha besar bertumbangan karena fondasi ekonominya rapuh. Sementara UKM bertahan, mampu survive, dan menyelamatkan negeri ini, sehingga tidak terpuruk lebih dalam. Kesimpulan yang bisa diambil, bila mayoritas pelaku UKM adalah kaum perempuan, maka mereka bukan saja menjadi penyelamat (baca: tiang) ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi tiang ekonomi negara yang kokoh.

Tetapi lebih sejahterakah kaum perempuan karena peran mereka yang demikian besar bagi negeri ini? Angka berikut bisa memberikan penjelasan.

Dari keseluruhan UKM, kontribusinya terhadap PDB (Product Domestic Bruto) mencapai Rp 2.609,4 triliun atau 52,6%. Nilai investasinya mencapai Rp 640,4 triliun atau 52,9%, dan pendapatan devisa Rp183,8 triliun atau 20,2% (Kompas, 14 Agustus 2010). UKM juga menyerap 97% pekerja di Indonesia. Usaha besar dengan jumlah unit usaha sekitar 0,01 %, menyerap sekitar 3 % pekerja Indonesia menghasilkan sekitar 48 % PDB. Artinya, kue ekonomi lebih banyak dinikmati oleh usaha besar, tetapi jutaan pelaku UKM yang menyerap puluhan juta tenaga kerja memperoleh bagian yang sangat kecil. Inilah wajah UKM sesungguhnya yang belum mampu memberikan kesejahteraan ekonomi, meski secara agregat mempunyai kekuatan yang sangat besar.

Belum Memihak

Gambaran makro dengan angka-angka, bila dikaji lebih detail merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang masih timpang dan belum memihak pada kaum kecil dan lemah.

UKM dengan mayoritas pelaku usaha perempuan masih dijauhi kucuran kredit bank untuk memperkuat usaha mereka. Dari total kredit bank yang mengalir ke sektor UKM sebesar 51,34% sedangkan usaha besar mendapatkan 48,66%. Sekali lagi usaha besar yang jumlah unit dan serapan tenaga kerjanya kecil, jauh lebih banyak mendapatkan kucuran kredit bank. Ketim-pangan inilah yang belum memberikan darah segar bagi bangkitnya sektor UKM yang digerakkan oleh kaum perempuan.

Kaum perempuan sebagai pelaku UKM, dalam banyak kasus, juga sulit memperoleh kredit dan modal kerja atau investasi karena agunan yang mereka miliki, seperti rumah atau tanah, atas nama suaminya.

UKM juga tidak diproteksi pasarnya. Mereka bertarung sendiri melawan produk impor terutama dari China, baik legal maupun ilegal. Keinginan membesarkan UKM sering dibonsai sendiri oleh pemerintah, misalnya dengan kebijakan harga energi, kenaikan tarif dasar listrik, harga bahan baku yang tinggi, infrastruktur yang buruk, dan berbagai biaya lain yang dibebankan pada UKM.

Kita mempunyai kepentingan yang mendasar mengapa kaum perempuan yang merupakan mayoritas pelaku UKM perlu didorong untuk bertumbuh dan berkembang.

Pertama, kaum perempuan memiliki etos kerja tinggi. Sebab itu, peluang ekonomi yang terbuka bagi mereka lebih menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan ekonomi. 

Kedua, perempuan adalah sumber daya ekonomi yang sangat penting dan memiliki fungsi utama dalam peningkatan kesejahteraan. Sebab kaum perempuan lebih memprioritaskan pengeluaran pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Berbeda dari sebagian kaum pria yang tidak memberikan seluruh pendapatannya untuk biaya hidup keluarga karena digunakan untuk membeli rokok, minum, dan kadang judi yang hanya merupakan kesenangan pribadi kaum pria.

Dengan demikian, perempuan memiliki fungsi utama dalam peningkatan kesejahteraan serta lebih berdaya guna untuk mengentaskan kemiskinan.

Tidak berlebihan bila kita meminta adanya komitmen politik yang lebih properempuan dalam alokasi anggaran melalui APBN dan APBD bagi kebangkitan ekonomi kaum perempuan.

Berbagai kebijakan publik harus memberikan ruang yang leluasa bagi ruang gerak dalam berusaha sehingga kaum perempuan lebih mampu  memberdayakan dirinya sendiri. Bila kepercayaan lebih diberikan pada kaum perempuan, kita yakin bisa melihat Indonesia yang lebih sejahtera. (24)

—Norbertus Kaleka, alumnus Fakultas Pertanian UGM, pemerhati ekonomi rakyat.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook