TUDINGAN miring Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai institusi yang suka menghambur-hamburkan uang rakyat atas nama kunjungan kerja, studi banding dan sebagainya, sudah sering kita dengar.

Tetapi ketika tudingan itu diakui, bahkan diungkap sendiri secara blak-blakan oleh anggota Dewan, tetap saja membuat kita terbelalak.

  Itulah yang terjadi ketika 28 Februari 2011 lalu anggota DPR dari Partai Golkar, Basuki Tjahaja Purnama, menelanjangi kelakuan rekan-rekannya di parlemen. Melalui laporan kinerja bertajuk Satu Tahun Ber-DPR, Ahok begitu dia akrab disapa mengungkap banyak fakta menarik tentang tingkah polah para wakil rakyat di Senayan.

  Dalam testimoninya, mantan bupati Belitung Timur ini, membeber bagaimana modus wakil rakyat menilap uang negara lewat kunjungan kerja (kunker) ke Maroko. Ini merupakan pengalaman pertamanya ke luar negeri sebagai anggota parlemen. Tim terdiri atas enam orang yang berangkat pada 24 September 2010 harusnya menuntaskan acaranya 27 September sore. Tetapi anggota rombongan yang lain ingin”nyambung’’ ke Spanyol, meski itu jelas bukan bagian dari agenda. Siasatnya, dalam jadwal acara tidak ditulis ke Spanyol, tetapi dibuat seolah-olah sampai 29 September masih berada di Maroko.

”Yang keterlaluan, anggota rombongan yang pelesiran ke Spanyol tersebut tetap menerima tambahan uang saku perjalanan,’’ ungkapnya. Di Maroko setiap anggota dihitung USD 200/hari, termasuk hotel. Sedang untuk Spanyol jatahnya dua kali lipat, yakni USD 400/hari.

  Ahok sendiri memutuskan pulang 28 September. Meski di Maroko lima hari, dia hanya mau menerima uang saku untuk empat hari senilai USD 685 atau sekitar Rp 6.165.000. Walau tidak ikut jalan-jalan ke Spanyol, rupanya wakil rakyat berdarah Tionghoa ini tetap ditawari uang saku tujuh hari penuh. Jelas dia menolak.

  Pria kelahiran 29 Juni 1966 ini sejatinya sudah terusik nuraninya sejak kali pertama mengikuti kunker selaku anggota komisi II ke Palu, Sulawesi Tengah, tahun lalu. Sebagaimana dituturkan Ahok dalam situs pribadinya, seperti biasanya seluruh anggota rombongan kunker mendapatkan biaya sistem lump sum yang diatur staf sekretariat. Mulai tiket, uang saku, uang hotel, hingga uang transportasi dihitung dengan standar tertinggi dan termahal di kota yang akan dikunjungi.

  Beberapa hari sebelum keberangkatan, staf menawarkan mau tiket eksekutif atau ekonomi. Karena berpikir demi penghematan, ia setuju ikut kelas ekonomi. Nyatanya ia justru mendapat kelebihan uang tiket eksekutif yang dibelikan tiket ekonomi. Apakah tidak semestinya uang kelebihan itu dikembalikan ke negara ?”Jawaban para staf, tidak perlu. Karena ini sistem lump sum, jadi tidak ada peraturan yg dilanggar,’’ ungkap pemilik nama Zhong Wan Xie.

Uang Selisih

  Di Palu ia juga menolak uang menginap yang akan dibayar bupati setempat hingga, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Akhirnya staf pendamping menyetujui dibayar sesuai dana yang ada, dan sisanya akan diperhitungkan. Ternyata sisanya tidak pernah diberikan. Malahan kunjungan kerja yang hanya dua hari, dianggarkan tiga hari.

 ”Dari sisi penghematan uang negara saya setuju kalau perjalanan dinas sebaiknya menggunakan tiket kelas ekonomi. Tetapi faktanya anggaran yang tersedia justru untuk kelas eksekutif/bisnis. Berarti tidak ada penghematan uang rakyat,’’ protesnya. Justru anggota dewan yang bersangkutan untung karena mendapatkan uang selisih sebagai penghasilan tambahan. ”Apakah hal ini dilaporkan dalam pengisian SPT Pajak ? Jika tidak, bukankah ini merupakan contoh buruk kepada masyarakat ?’’ kecamnya.

  Selama setahun di DPR, Ahok melihat banyak contoh konkret permainan dalam penggunaan anggaran negara. Mulai dari permainan jumlah hari perjalanan dan rapat, perubahan tiket perjalanan, adanya dana taktis, hingga pemberian honorarium pembahasan RUU yang sering tidak transparan. Juga pengambilan ”kelebihan” uang reses, peningkatan uang kunjungan secara diam-diam, dan tidak jelasnya potongan pajak penghasilan DPR.

  Satu kali ia pernah 10 hari tidak masuk kerja karena patah kaki. Tiba-tiba ada staf Setjen DPR yang memberikan uang. ”Katanya, ini uang rapat,’’ tirunya. Tapi karena merasa tidak ikut rapat, Ahok menolak menerima.
  Ia juga pernah disodori uang jalan rapat konsinyering membahas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Wisma Kopo, Bogor, senilai Rp 3,2 juta. Lagi-lagi ia menolaknya karena merasa tak ikut rapat.
”Karena saya sering menolak, sampai-sampai ada staf Sekjen yang mengatakan, Kok ada ya anggota DPR yang bodoh seperti ini,’’ ujarnya.

  Ia sempat heran anggota Dewan lebih suka rapat di wisma DPR di Kopo yang sederhana. Padahal umumnya orang lebih suka rapat di hotel berbintang di Jakarta yang dilengkapi  berbagai fasilitas. Belakangan Ahok mafhum, ini semua terkait dengan jumlah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Sebab jika rapat digelar di Wisma Kopo yang masuk Provinsi Jawa Barat, uang SPPD yang diterima anggota dewan per hari adalah biaya representasi Rp 200.000, uang harian di Provinsi Jawa Barat Rp 350.000, dan angkutan dalam kota Rp 520.000. Jika rapat berlangsung tiga hari, maka setiap anggota dewan akan mengantongi uang Rp 3.210.000 setelah dipotong tarif Wisma Kopo Rp 150.000 per malam. Jadi, jangan heran anggota Dewan lebih suka rapat di Wisma Kopo dibandingkan dengan di hotel.
”Memang ini tidak bermasalah dari sisi legalitas. Tetapi, secara etika sangat patut dipertanyakan karena penghambur-hamburan uang rakyat,” katanya.

  Menurut Ahok, kalau anggota dewan saja sudah terbiasa menilap uang kecil, maka fungsi pengawasan terhadap kementerian pasti kedodoran. ”Otomatis prinsipnya kamu ambil punya kamu, saya ambil punya saya,” sindirnya.
  Ahok mensinyalir praktik ”bagi-bagi uang” lazim terjadi di komisi. Tetapi ia mengaku belum pernah menemukannya secara langsung. ”Mungkin karena tahu saya begini, saya nggak pernah ditawari,’’ katanya. (83)
(/)