panel header


DHUWUR WEKASANE, ENDHEK WIWITANE
Akhirnya Mulia, yang semula sederhana
panel menu
panel news ticker
Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Pendidikan
07 Januari 2011
Disdik Tunggu Juklak UN
SEMARANG- Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) Ujian Nasional (UN) tahun 2011 dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Pasalnya, informasi tersebut sangat berharga dan diperlukan guna menyosialisasikan kepada sekolah setingkat SMP dan SMA.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengatakan, sambil menunggu turunnya juklak dari pusat, pihaknya terus mencari informasi mengenai UN 2011 melalui internet atau media massa.

’’Kami terus menggali informasi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2010 tentang Pelak­sanaan UN dan UASBN untuk 2011. Sebab, meski juklak belum turun kami harus mencari pandangan supaya ada bayangan apa yang perlu dipersiapkan untuk UN tahun ini,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan akan segera menurunkan juklak UN yang selama ini tercantum dalam POS UN. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Prof Dr Mansyur Ramli, untuk saat ini juklak tersebut sedang dipermulus bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

”Ini semata-mata agar nantinya lebih baik, sehingga pelaksanaan UN benar-benar men­cetak lulusan yang berkualitas dan terampil,” katanya, Kamis (6/1).

Untuk substansi juklak telah tersusun secara keseluruhan. Paling tidak dalam satu-dua minggu mendatang, juklak UN  telah dicetak menjadi buku, untuk disalurkan ke Disdik Provinsi, baru disalurkan ke Disdik kabupaten/kota untuk meneruskan ke masing-masing sekolah.

”Akhir Januari kami targetkan buku sudah sampai ke Disdik Provinsi. Pokoknya Februari sudah clear,” terangnya.
Ketelitian dalam menyusun dan memoles juklak UN, kata Mansyur, lebih disebabkan keinginan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan UN.  ”Kami tidak mau ada beberapa kelompok masyarakat yang menentang pelaksanaan UN lagi, sehingga menuntut UN dihapus. Sebab, dalam konteks saat ini yang banyak sekolah kurang jujur dan proporsional dalam menilai siswanya. UN sangat perlu diberlakukan,” ungkapnya.  (H70,K3-37) (/)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER