PURWOKERTO-Didampingi perwakilan Komisi A dan D DPRD Kabupaten Banyumas, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), perwakilan guru wiyata bakti akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen-Pan).

Mereka minta pendapat penyelesaian terkait surat keterangan kepala sekolah (kasek) yang tidak diakomodasi dalam persyaratan usulan honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

’’Rencananya nanti malam kurang lebih pukul 22.00, didampingi anggota komisi A dan komisi D, serta BKD, kami akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menpan.  Kami belum tahu siapa yang akan menemani dari DPRD.  Yang jelas kami masih menaruh harapan,’’ kata Ketua Forum Komunikasi Guru Wiyata Bakti (FKGWB) Banyumas, Sri Djatmiko, kemarin.

Dia optimistis, persoalan tersebut akan menemui jalan keluar. Harapannya, surat keterangan maupun surat tugas dari kepala sekolah diperbolehkan dalam persyaratan CPNS diakomodasi. 

Dia menilai, sebenarnya kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada guru wiyata bakti yang masuk kategori II saja.  Namun, mereka yang masuk kategori I juga ada. 

’’Sebenarnya guru dengan kategori I dan dinyatakan lolos diusulkan menjadi CPNS ada juga yang SK-nya berupa surat tugas dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan,’’ ungkap dia.

Dijelaskan, persoalan itu sejatinya pernah ditanyakan kepada Sekda Banyumas.  Jawabannya, Sekda sempat memberikan angin segar bagi kalangan guru wiyata bakti.  Pasalnya, bila mengikuti aturan dari BKN, pejabat yang berwenang mengeluarkan SK adalah bupati. Dengan begitu, bukan kepala sekolah yang semestinya mengeluarkan. 

Sementara, Kasubid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyumas, Kris Sinta mengatakan, sebenarnya BKD telah melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan BKN regional terkait persoalan itu. (H48-64) (/)