SOLO- Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai diusulkan dirombak menjadi badan baru yang terlepas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kewenangan badan baru tersebut, menurut mantan Menkeu Bambang Sudibyo, perlu dibatasi hanya pada pemungutan dan pemberian insentif pajak saja.

Sedangkan regulasi dan insentif pajak dilaksanakan oleh Menkeu yang dirumuskan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

”Kewenangan mengadili sengketa pajak dilaksanakan oleh peradilan independen di bawah Mahkamah Agung, yang hakimnya diangkat secara transparan,” kata dia ketika menjadi pembicara tunggal dalam seminar nasional Reformasi Perpajakan Antara Harapan dan Kenyataan di STIE AUB Surakarta, kemarin.

Bambang Sudibyo juga mengusulkan sanksi berat bagi wajib pajak yang nakal dan terbukti melakukan pelanggaran, juga petugas pajak yang melakukan penyimpangan.

Menurut dia, jika putusan pengadilan pajak menjadi yurisprudensi, secara kumulatif akan meningkatkan kapastian hukum pajak.

Hentikan

Terkait reformasi birokrasi pajak, mantan Mendiknas itu mengusulkan rekruitmen SDM aparat pajak dari lulusan perguruan tinggi.
STAN yang selama ini menjadi satu-satunya lembaga pendidikan pemasok SDM perpajakan, harus dihentikan.
Hal itu untuk memutus perembetan budaya koruptif.

”SDM atau aparat pajak yang direkrut harus punya kompetensi teknis, profesional, punya integritas, dan nasionalisme yang tinggi,”papar dia.
Bambang yang kini menjadi guru besar UGM Yogyakarta itu juga mengusulkan perlunya reformasi sistem informasi perpajakan menjadi lebih transparan. Demikian juga sistem pelaporan perpajakan, juga harus dibenahi.

Menurut dia, tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai kabupaten/kota tidak semata-mata memungut pajak.
 Lebih 50 persen waktu petugas harus difokuskan pada konseling dalam rangka meningkatkan tax compliance.

”Reformasi perpajakan akan berhasil jika dibarengi reformasi di kepolisian dan kehakiman,” tandasnya.(G8-26) (/)