JAKARTA-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut total anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk biaya birokrasi angkanya cukup besar mencapai 70 persen dari total anggaran.

Kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan sekaligus menjadi catatan pemerintahan pusat.

Hal itu dikatakan Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Max Pohan di Kantor Bappenas kemarin.

 Menurutnya, angka 70 persen ini merupakan total keseluruhan mencakup provinsi, kabupaten dan kota.“Secara umum kalau dipilah-pilah mencakup biaya administrasi, belanja barang dan sebagainya mencapai 70 persen,” katanya.

Jumlah ini terutama besar dan terjadi pada daerah-daerah yang baru saja dimekarkan. Memang secara spesifik, pemerintah pusat tidak menghitung berapa alokasi belanja pegawai khusus untuk gaji pegawai. Tapi persentasi 70 persen itu memang cukup mengganggu Bappenas.

“Permasalahan itu karena memang otonomi daerah dan diskresi, tapi apa kami harus mewajibkan mengatasi persoalan itu dengan pegawai tidak digaji, kan tidak bisa,” ujarnya.

Bappenas lebih menyoroti adalah pada upaya daerah untuk membatasi jumlah pegawai yang ada. Pasalnya banyak pegawai negeri yang ada sekarang namun tidak tahu kerjanya apa. Kondisi ini menjadi persoalan klasik dan sekaligus menghambat pembangunan nasional secara umum. “Jadi hanya struktur yang lebih harus dilihat,” katanya.

Keterampilan Manajerial

Solusi lain, lanjut dia, adalah dengan memperbesar jumlah anggaran pemerintah ke daerah. Namun pilihan ini juga menjadi terbatas karena pendapatan pemerintah juga tidak begitu saja bisa dipaksakan.

Bappenas menyatakan bahwa pada saat sekarang jumlah nomminal ditransfer ke daerah masih sangat kecil untuk menyeimbangkan dengan tugas dan fungsi yang disentralisasikan.

Selain itu pemerintah juga menyadari, kurang baiknya pembangunan di daerah karena keterampilan manajerial yang masih rendah. “Belum lagi, itu, ada kepentingan sendiri yang lebih prioritaskan  dibanding untuk pelayanan publik,” katanya.(bn-44) (/)