JAKARTA-Dana jaminan kesehatan dan jaminan hari tua pekerja formal di Indonesia sudah cukup besar, tetapi dana itu ‘’ditidurkan’’ dan ditempatkan secara terpisah pengelolaannya sehingga kurang memberikan dampak ekonomi secara nasional.

Padahal dana yang akumulasinya lebih dari Rp 100 triliun tersebut bisa menjadi penolong ketika ekonomi terpuruk.

‘’Belum ada rencana menyatukan dana kelolaan itu,’’ kata Direktur Utama PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, akhir pekan lalu, di sela-sela diskusi dengan Direktur Perum LKBN Antara Dr Ahmad Mukhlis Yusuf.

Hotbonar menambahkan dana jaminan kesehatan dan hari tua milik PNS dikelola oleh Taspen dan Askes, sedangkan TNI dan Polri ditangani oleh Asabri serta pekerja BUMN dan swasta oleh Jamsostek.  
Jika dana-dana itu digabungkan, lanjut dia, jumlahnya besar dan setidaknya dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi atau sektor riil.

Jamsostek, menurut Hotbonar, mempunyai tugas berat, yakni meningkatkan partisipasi para pengusaha dan pekerja untuk bergabung. Sampai kini jumlah peserta aktif baru sekitar 9%dari jumlah tenaga kerja aktif sekitar 30 juta.

Untuk meningkatkan jumlah kepesertaan itu, kata dia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu lebih proaktif. Lembaga itulah yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan semua perusahaan formal dan nonformal wajib menyertakan pekerja dalam program jaminan sosial. (wa-29) (/)